DINAMIKA KEBIJAKAN EKONOMI PADA MASA ORDE BARU
DINAMIKA KEBIJAKAN
EKONOMI PADA MASA ORDE BARU
Disusun oleh: Kelompok 2
1. Alda Fuadiyah
2.
Aquila Raisha
3.
Dita Pratiwi
4.
Khalifah Amelia
XII IPS 3
SMA NEGERI 25
JAKARTA
Jalan A.M Sangaji No. 22-24 Jakarta Pusat
2021
KATA
PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami berhasil menyelesaikan makalah
karya tulis ilmiah hingga selesai.
Adapun tujuan dari penyusunan Makalah Karya Tulis Ilmiah
ini adalah untuk memenuhi tugas pelajaran Sejarah Indonesia semester ganjil.
Selain itu, Makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan tentang “Dinamika
Kebijakan Ekonomi Pada Masa Orde Baru” dengan baik.
Dalam penyusunan makalah ini, tidak sedikit hambatan yang
kami hadapi karena keterbatasan pengetahuan serta bahan referensi yang dapat
dijadikan acuan namun, berkat bantuan berbagai pihak, akhirnya Makalah Karya
Tulis Ilmiah ini dapat di selesaikan.
Seperti kata pepatah, tiada gading yang tidak retak kita
menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak memiliki
banyak kekurangan. Apalagi pengetahuan kami masih belum seberapa mengenai hal
yang di bahas dalam makalah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang positif
sangat kami harapkan agar tugas makalah karya ilmiah ini menjadi lebih baik
lagi.
Semoga Makalah Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan
informasi yang bermanfaat bagi pembaca untuk saat ini dan dapat pula di jadikan
pedoman pada masa yang akan datang.
Jakarta, 14 Oktober 2021
Penulis
DAFTAR
ISI
.
HALAMAN JUDUL............................................................................................... i
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PEMBAHASAN
2.1
Kebijakan
Ekonomi Pada Masa Orde Baru................................................. 5
2.2
Kondisi
Ekonomi Diakhir Masa Orde....................................................... 10
2.3
Dampak
Pemerintahan Orde Baru............................................................. 11
BAB III PENUTUP
Daftar Pustaka....................................................................................................... 16
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Indonesia pasca Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17
agustus 1945, masih belum bisa untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, sebab
saat itu Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaan hingga tahun 1949. Pemerintahan orde baru mulai diawali sejak
terjadinya gerakan 30 september yang melibatkan PKI dan menewaskan beberapa
pimpinan tertinggi angkatan
darat. G30SPKI adalah peristiwa kekacauan terbesar di
Indonesia dalam penyimpangan UUD 1945 dan Pancasila.
Orde baru mulai menggantikan orde lama yang dipimpin oleh
pemerintahan Presiden Soekarno. Orde baru lahir dengan semangat “koreksi total”
terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa orde lama. Orde baru berlangsung
selama 1966-1998. Sebelum orde baru dimulai keadaan ekonomi Indonesia
menyedihkan dengan tingkat hidup masyarakat sangat rendah dan dari tahun
ketahun terjadi kemunduran. Salah satu sumber utama keadaan itu ialah adanya pendapat yang kuat
dalam kalangan Pemerintah Indonesia pada waktu itu, bahwa soal ekonomi tidak
penting.
Pada waktu itu juga ada anggapan yang kuat dalam sebagian dari masyarakat
bahwa ilmu ekonomi sama sekali tidak berguna hanya textbook-thinking dan bahkan
dianggap merosotkan kehidupan masyarakat. Secara bersamaan, gelombang demonstrasi
menuntut pembubaran PKI semakin meluas. Ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi
negara memperburuk situasi yang berujung pada konflik politik. Saat itu,
mahasiswa yang aktif menentang kebijakan
pemerintah dan menuntut segera dilaksanakannya Tri Tuntutan Rakyat (Tritura),
antara lain pembubaran PKI, pencopotan semua kabinet yang pro-Komunis atau
tidak kompeten, dan penurunan harga. Atas permintaan mahasiswa tersebut,
Presiden Sukarno menerima delegasi KAMI dan menjelaskan kepada mereka betapa
buruknya situasi ekonomi Indonesia.
Keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 merupakan titik awal
lahirnya Orde Baru. Soekarno mengeluarkan SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas
Maret) yang menugaskan Soeharto untuk mengamankan dan memulihkan ketertiban dan
stabilitas negara. Pada masa itu terdapat dualisme kekuasaan, yaitu Soekarno
sebagai presiden dan Soeharto sebagai pengemban supersemar. Selain itu, ada
banyak yang menjadi penyebab lahirnya orde baru yaitu keadaan perekonomian
negara memburuk, rakyat menentang G30SPKI, pembentukan front pancasila, tiga
tuntutan rakyat (Tritura), merosotnya wibawa Soekarno, keputusan TAP MPRS No
XXXIII/1967 MPRS berisi pencabutan jabatan presiden dari Presiden Soekarno dan
mengangkat Soeharto menjadi presiden pada tanggal 12 Maret 1967.
Naiknya Soeharto menjadi orang nomor satu di Indonesia
secara resmi menandai pudarnya pamor dua kekuatan politik utama dalam Orde Lama
dari percaturan politik nasional, yaitu Soekarno dan PKI, dengan meninggalkan
ABRI sebagai kekuatan politik seorang diri. Pada saat itu berarti ABRI memiliki
surplus of power untuk berbuat apa saja, termasuk kudeta untuk membentuk
pemerintahan junta militer.
Setelah berlakunya SUPERSEMAR, kehidupan berbangsa dan bernegara pun mulai ditata. Dengan demikian,
pemerintah mendapat kepercayaan dari rakyat dan semakin meningkat. Namun setelah
itu terjadi masalah
dualisme. Soekarno sebagai presiden dan Soeharto menjadi
pelaksana pemerintah. Masalah ini membuat Soeharto naik daun apalagi Soekarno
menulis surat pengunduran diri dan menyerahkan kekuasaan pada Soeharto. Pada
tanggal 23 Februari 1967, MPRS mengadakan sidang untuk membicarakan tentang
surat pengunduran diri Soekarno dan
ingin mengangkan Soeharto menjadi presiden. Akhirnya Soeharto diangkat menjadi
presiden pada tanggal 12 Maret 1967 atas dasar TAP MPRS NoXXXIII/1967 MPRS.
Presiden Soeharto disebut sebagai “Bapak Pembangunan” yang menjalankan
pembangunan secara bertahap selama 32 tahun lamanya. Sistem dan struktur
pemerintahan pada masa orde baru yang pada bidang ekonomi dan stabilitas yang
mantap berkembang pesat meskipun bersamaaan dengan praktik korupsi yang
merajalela. Mengingat masa orde baru adalah masa pemerintahan yang paling lama
dan berkembangnya kehidupan ekonomi pada saat itu, maka penulis
akan menelaah dan mengkaji
karya tulis terkait struktur dan kebijakan ekonomi indonesia masa orde baru,
dengan judul “Dinamika Kebijakan Ekonomi Pada Masa Orde Baru”
1.2
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang
diatas rumusan masalah penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1.
Bagaimana kebijakan ekonomi pada masa orde baru?
2. Bagaimana kondisi
ekonomi diakhir masa orde baru?
3. Apa dampak
yang ditimbulkan dari pemerintahan orde baru di bidang ekonomi?
1.3
Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah
diatas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.
Untuk mengetahui apa saja kebijakan ekonomi
yang diterapkan pada masa orde baru saat itu.
2.
Untuk mengetahui secara mendalam
mengenai kondisi ekonomi diakhir masa orde baru.
3. Untuk
mengetahui lebih dalam dampak yang ditimbulkan dari pemerintahan orde baru di
bidang ekonomi saat itu.
1.4
Manfaat Penulisan
Tujuan masalah diatas manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penelitian
ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan tentang kebijakan ekonomi
yang diterapkan pada masa orde baru saat itu.
2.
Penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam mengembangkan informasi dalam proses pembelajaran.
3.
Menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan
penelitian selanjutnya.
1.5
Metode Penulisan
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan
kualitatif karena masalah yang diteliti bersifat umum dan dengan metode ini
saya dapat mengetahui cara pandang objek penelitian lebih mendalam yang tidak
bisa diwakili dengan angka-angka statistik.
Metode penelitian ini yang digunakan adalah observasi dan
dokumentasi karena peneliti ikut serta dalam kegiatan yang sedang diteliti dan
menanyakan beberapa pertanyaan kepada subjek penelitian/narasumber.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1
Kebijakan Ekonomi Pada Masa Orde Baru
Pemerintahan Orde Lama meninggalkan berbagai masalah serius
bagi pemerintahan Orde Baru, termasuk kelangkaan bahan pangan, hiperinflasi,
produksi dalam negeri yang nyaris terhenti, kerusakan infrastruktur,
terkurasnya cadangan devisa, tingginya tunggakan utang luar negeri, besarnya
defisit APBN, dan krisis neraca
pembayaran. Oleh sebab itu sebelum
pembangunan resmi dimulai, dilakukan pemulihan stabilitas di
semua aspek kehidupan.
Dinamika perkembangan ekonomi Indonesia masa Orde Baru
dalam rentang waktu 32 tahun memberikan pengaruh yang besar terhadap keadaan
ekonomi Indonesia masa kini. Kegagalan ekonomi Orde Lama masa Soekarno sangat
berpengaruh terhadap perencanaan program ekonomi masa Orde Baru era Soeharto. Konsep, program, dan kebijakan
ekonomi pada masa Orde Baru sangat bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi
Orde Lama. Berikut beberapa program ekonomi masa Orde Baru:
1. Pelunasan Hutang
Luar Negeri
Pelunasan hutang luar negeri Indonesia peninggalan
pemerintahan Orde Lama merupakan salah satu kebijakan ekonomi prioritas dari
Orde Baru. Kebijakan tersebut ditempuh
agar Indonesia mendapat
kepercayaan dari negara lain ketika akan mengajukan program hutang sebagai
modal pemerintahan Orde Baru. Dalam buku Ekonomi Indonesia:
Dalam Lintasan Sejarah (2017) karya Boediono, pada awal pemerintahan Orde Baru
(1966), Indonesia memiliki hutang pada Belanda sebesar 600 juta gulden sebagai
ganti rugi atas nasionalisasi perusahaan Belanda masa Orde Baru. Selain itu,
Indonesia harus membayar ganti rugi kepada Inggris atas peristiwa konfrontasi Indonesia-
Malaysia yang mengakibatkan pengrusakan
Kedutaan Besar Inggris di Indonesia.
2. UU Penanaman Modal
Asing (UU PMA)
Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) disahkan pada
tahun 1967. Pemberlakuan UU PMA bertujuan memberikan peluang bagi pemodal luar
negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan tujuan memajukan perusahaan
serta ekonomi di Indonesia. Melalui UU PMA Orde Baru ingin menjalin kedekatan
dengan negara-negara maju melalui sektor ekonomi. UU PMA juga menandakan
dimulainya era liberalisasi dan kapitalisasi Indonesia masa Orde Baru.
3. Inter Governmental
Group on Indonesia (IGGI)
Dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2005) karya M.C
Ricklefs, para kreditor internasional nonkomunis Indonesia setuju untuk
bertindak bersama dan membentuk Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI)
pada tahun 1967. IGGI dicetuskan dalam pertemuan antara delegasi Indonesia dan
lembaga-lembaga bantuan internasional di Amsterdam, Belanda. IGGI merupakan
pembiayaan bersama proyek liberalisasi ekonomi Indonesia yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga keuangan luar negeri.
4.
UU Penanaman Modal Dalam Negeri
Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri termuat dalam UU
no 6 tahun 1968. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalirkan investasi dari pemodal- pemodal
dalam negeri untuk perusahaan di Indonesia. Melalui UU PMDN, industrialisasi di
Indonesia diharapkan mampu bertumbuh lebih pesat di berbagai bidang usaha.
Orde Baru berlangsung dari 1966-1998 di bawah kekuasaan
Presiden Soeharto. Meskipun Indonesia mengalami pembangunan pesat selama Orde
Baru, tetap ada sejumlah masalah perekonomian yang dihadapi bangsa. Ada masalah
inflasi, utang luar negeri, dan ketimpangan. Puncaknya yakni krisis moneter di
tahun 1998 yang mengakhiri 32 tahun kekuasaan
Soeharto.
Pemerintahan orde baru memiliki slogan yang menunjukkan
fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu Trilogi
Pembangunan. Trilogi Pembangunan :
·
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
·
Pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
·
Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Bukan tanpa dasar, Trilogi Pembangunan dibuat karena
Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang
lebih sebesar 650% setahun. Kebijakan ekonomi Orde Baru diarahkan pada
pembangunan di segala bidang. Namun, pada pelaksanaannya tidak sesuai aturan
sehingga berdampak pada kesenjangan ekonomi yang besar di
masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kebijakan
ekonomi serta pembangunan yang dilakukan pemerintah sudah baik, tetapi tidak
bersifat merata, sehingga muncul kesenjangan antara golongan kaya dan golongan
miskin. Di awal pemerintahan Soeharto
menjabat, ia dihadapkan oleh masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi, yaitu:
·
Hiperinflasi hingga 650 persen;
·
Utang luar negeri;
·
Melonjaknya harga kebutuhan pokok;
·
Kerusakan sarana dan prasarana;
·
Rendahnya pendapatan per kapita
penduduk Indonesia, hanya mencapai 70 dollar
AS.
A.
Program atau Kebijakan
Untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru,
pemerintah pun mengeluarkan beberapa kebijakan atau program untuk
menanggulanginya, yaitu:
1)
Program Jangka Pendek
Program ini dibuat berdasarkan dari Tap. MPRS No.
XXII/MPRS/1966 dengan dua cara:
a. Stabilitas
Ø
Menyusun APBN
Ø
Berimbang Pinjaman Luar Negeri
b. Rehabilitas
Menjamin keamanan para investor asing. Program jangka
pendek ini diambil dengan pertimbangan apabila inflasi dapat dikendalikan
sehingga stabilitas ekonomi juga tercapai serta kegiatan ekonomi dapat pulih
sehingga produksi meningkat.
2)
Program Jangka Panjang
Pada 1 April 1969, pemerintah Orde Baru mengeluarkan
landasan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan
Revolusi hijau yaitu, sebagai berikut:
a.
Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)
Pada April 1969, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan
Lima Tahun (Repelita) yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi serta kebutuhan sandang dan pangan.
Repelita ini akan dievaluasi selama lima tahun sekali.
I.
Repelita I (1 April 1969-31 Maret 1974)
Sasaran utama yang hendak dicapai
adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja,
dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3 sampai 5,7%
sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun, kebijakan pada masa Repelita I dianggap
menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini
memicu timbulnya peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari).
II.
Repelita II (1 April 1974 - 31 Maret 1979)
Menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang
mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
III.
Repelita III (1 April 1979-31 Maret 1984)
Pelita III menekankan pada
Trilogi Pembangunan dengan menekankan pada azas pemerataan, yaitu:
Ø Pemerataan pemenuhan
kebutuhan pokok rakyat
Ø Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan;
Ø Pemerataan pembagian pendapatan;
Ø Pemerataan
kesempatan kerja;
Ø Pemerataan
kesempatan berusaha;
Ø Pemerataan
kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan;
Ø Pemerataan
penyebaran pembangunan;
Ø
Pemerataan memperoleh keadilan.
IV.
Repelita IV (1 April 1984 - 31 Maret 1989)
Menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada
pangan dengan meningkatkan industri yang dapat
menghasilkan mesin-mesin sendiri.
V.
Repelita V (1 April 1989-31 Maret 1994)
Menitikberatkan pada sektor pertanian untuk memantapkan
swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan
mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri.
VI.
Repelita VI
Dimulai pada tahun
1994, pembangunan berfokus
pada pada sektor ekonomi, industri, pertanian dan peningkatan sumber daya manusia.
b. Revolusi Hijau
Revolusi Hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara
bercocok tanam dari cara tradisional (peasant) ke cara modern (farmers). Untuk
meningkatkan produksi pertanian umumnya dilakukan empat usaha pokok, yang
terdiri dari:
I.
Intensifikasi
Yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi
pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal;
Perubahan ini dilakukan melalui program Panca Usaha Tani yang terdiri dari:
Ø Pemilihan
dan penggunaan bibit unggul atau varietas unggul;
Ø
Pemupukan yang cukup; Pengairan yang cukup;
Ø
Pemberantasan hama
secaraintensif;
Ø Teknik penanaman
yang baik.
II.
Ekstentifikasi
Yaitu perluasan lahan pertanian untuk
memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal;
III.
Diversifikasi (keanekaragaman usaha tani);
IV.
Rehabilitasi (pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis).
3)
Program Lainnya
a. Pemulihan di Bidang
Ekonomi Mulai 1966 – 1973
Tujuan dasar dari kebijakan orde baru adalah pembangunan
ekonomi negara dengan bergabung kembali
ke dalam jajaran
ekonomi dunia yaitu menjadi anggota IMF (International Monetary Fund),
menjadi anggota PBB kembali dan anggota Bank Dunia pada kurun waktu akhir tahun
1960an. Langkah ini akhirnya memulai aliran bantuan keuangan dan bantuan asing
dari negara Barat dan juga Jepang ke Indonesia. Kemudian untuk mengatasi
hiperinflasi, Soeharto mengandalkan para teknokrat ekonomi yang sebagian besar
dididik di Amerika Serikat untuk membuat rencana
guna memulihkan ekonomi.
Pada akhir 1960an penciptaan stabilitas harga dilakukan
melalui kebijakan yang melarang pendanaan domestik dalam bentuk hutang atau
pencetakan uang. Juga membebaskan kontrol pasar untuk memulihkan mekanisme
pasar bebas, menerapkan UU Penanaman Modal Asing pada 1967 dan UU Penanaman
Modal Dalam Negeri pada 1968. Penetapan kedua UU ini mengundang investor
sehingga pertumbuhan ekonomi mencapai lebih dari 10% di tahun 1968.
b.
Pertumbuhan Ekonomi dan Intevensi Pemerintah (1974 – 1982)
Kebijakan orde baru tetap menjaga
pertumbuhan ekonomi tahunan
yang cepat diatas angka 5%. Indonesia saat itu juga mendapat keuntungan
secara signifikan dari perdagangan minyak di tahun
1970an sehingga sektor publik mampu berperan besar dalam perekonomian
dengan berinvestasi dalam pembangunan daerah, sosial, infrastruktur dan
mendirikan industri dalam skala besar. Namun sebagai akibat dari rakyat yang
merasa diabaikan dari keuntungan ini terjadi pada tahun 1974, yang berawal dari
protes terhadap banyaknya pemodal asing di Indonesia. Sejak itu aturan mengenai
investasi asing diperketat dan diganti dengan kebijakan memberi perlakuan
khusus terhadap pribumi.
c. Ekspor dan
Deregulasi sejak 1983 – 1996
Hutang luar negeri bertambah dengan jatuhnya harga minyak
sejak awal 1980an dan reposisi mata uang pada tahun 1985 sehingga pemerintah
harus melakukan berbagai kebijakan orde baru untuk memulihkan kondisi
makroekonomi. Berbagai tindakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi didorong
oleh ekspor, seperti pembebasan bea cukai termasuk impor dan pengulangan
devaluasi rupiah.
2.2
Kondisi Ekonomi Diakhir Masa Orde
Pada masa kepemimpinannya beliau murah senyum dan
berwibawa. Presiden Soeharto memiliki ciri-ciri kempemimpinan yang sangat
jelas, beliau tidak banyak
bicara namun mahir membuat startegi dan pandai menggunakan kesempatan dalam
mencapai target visi dan misi.
Pada masa ini pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor
bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian
serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai
pendukungnya. Namun Pelita VI yang diharapkan menjadi proses lepas landas
Indonesia ke yang lebih baik lagi, malah menjadi gagal landas dan kapal pun rusak.
Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit di atasi pada akhir tahun 1997. Semula berawal dari krisis moneter lalu
berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan
terhadap pemerintah. Pelita VI pun kandas di tengah jalan.
Kondisi ekonomi yang kian terpuruk ditambah dengan KKN yang
merajalela, Pembagunan yang dilakukan, hanya dapat dinikmati oleh sebagian
kecil kalangan masyarakat. Karena pembangunan cenderung terpusat dan tidak
merata. Meskipun perekonomian Indonesia meningkat, tapi secara fundamental
pembangunan ekonomi sangat rapuh. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup
dan sumber daya alam. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan,
antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.
Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial). Pembangunan
hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik,
ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Pembagunan
tidak merata tampak dengan adanya
kemiskinan di sejumlah wilayah yang menjadi penyumbang devisa terbesar seperti
Riau, kalimantan timur,dan Irian. Faktor inilah yang selantunya ikut menjadi
penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.
2.3
Dampak Pemerintahan Orde Baru
Dalam setiap kebijakan pasti akan menimbulkan banyak dampak
baik itu dampak positif maupun dampak negatif, begitu juga dengan kebijakan
pembangunan ekonomi masa orde baru yang mempunyai beberapa dampak diantaranya
sebagai berikut :
1. Dampak Positif :
·
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya
pun dapat terlihat secara konkrit;
·
Indonesia mengubah status dari
negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras
sendiri (swasembada beras);
·
Penurunan angka kemiskinan yang
diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat;
·
Penurunan angka kematian bayi dan
angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat;
·
Perkembangan GDP per kapita
Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih
dari AS $1.000;
·
Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia;
·
Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta
produk dalam negeri;
·
Pengangguran minimum.
2.
Dampak Negatif :
·
Kenaikan harga pada awal tahun 1966
yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650% setahun. Hal itu menjadi
penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah;
·
Perbedaan ekonomi antardaerah,
antargolongan pekerjaan, antarkelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam;
·
Terciptalah kelompok yang terpinggirkan
(Marginalisasi sosial);
·
Menimbulkan konglomerasi dan bisnis
yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);
·
Pembagunan yang dilakukan hasilnya
hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan
cenderung terpusat dan tidak merata;
·
Pembangunan hanya mengutamakan
pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang
demokratis dan berkeadilan;
·
Meskipun pertumbuhan ekonomi
meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh;
·
Pembagunan tidak merata tampak
dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang
devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilahh yang
selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia
menjelang akhir tahun 1997;
·
Pembangunan Indonesia yang tidak
merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian
disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat;
·
Munculnya rasa ketidakpuasan di
sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua;
·
Kecemburuan antara penduduk
setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang
cukup besar pada tahun-tahun pertamanya.
Adapun dampak lain yang dirasakan dari kebijakan ekonomi
saat orde baru, yakni sebagai berikut:
A. Pemerataan Pelayanan
Publik Di Indonesia
Sejak permulaan pemerintahan Orde Baru di Indonesia,
peranan birokrasi Pemerintah dalam pelayanan publik telah berkembang dengan
sangat pesat. Pengeluaran pemerintah untuk sektor-sektor pendidikan, kesehatan,
kesejahteraan sosial, perumahan dan perhubungan telah meningkat dari Rp.
414,3 milyar pada Pelita I menjadi Rp. 12.244,6
milyar dalam harga konstan tahun 1969 pada Pelita IV, suatu peningkatan sebesar
hampir 30 kali.
B.
Hasil-Hasil Pembangunan Dalam Pembangunan Jangka
Panjang I
1.
Swasembada Beras
Sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 1992, produksi padi
sangat meningkat. Prestasi yang besar khususnya di sektor pertanian ini telah
mengubah posisi Indonesia dari negara pengimpor beras terbesar di dunia dalam
tahun 1970-an menjadi negara yang mencapai swasembada pangan sejak tahun 1984
dan kenyataan bahwa swasembada pangan yang tercapai pada tahun itu selanjutnya
juga selama lima tahun terakhir sampai dengan tahun terakhir Repelita V tetap
dapat dipertahankan. Di samping itu meningkatnya penyediaan pangan selama ini
mempunyai pengaruh sangat besar terhadap usaha mengurangi jumlah penduduk yang
hidup di bawah garis kemiskinan.
2. Kesejahteraan Penduduk
Strategi yang mendahulukan pembangunan pertanian disertai
dengan pemerataan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat, yang antara lain meliputi penyediaan kebutuhan pangan,
peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana,
pendidikan dasar, air bersih, perumahan sederhana dan sebagainya. Strategi ini
dilaksanakan secara konsekuen setiap Repelita. Dengan strategi inilah
pemerintah telah berhasil mengurangi
kemiskinan di Tanah Air. Hasilnya adalah sangat menurunnya jumlah penduduk
miskin di Indonesia. Pada tahun 1970-an ada 60 orang di antaranya yang hidup
miskin dari setiap 100 orang penduduk. Jumlah penduduk yang miskin 8 ini sangat
besar, yaitu sekitar 55 juta orang. Penduduk Indonesia yang miskin ini terus
bertambah kecil jumlahnya dari tahun ke tahun.
3. Masyarakat Tinggal Landas
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa negara tinggal
landas adalah negara industri. Negara industri dapat berkembang karena dia
menguasai dan mampu memanfaatkan teknologi modern. Selanjutnya, penguasaan dan
pemanfaatan teknologi modern dimungkinkan melalui pendidikan dan latihan yang
tepat serta mampu menyediakan sumberdaya manusia dalam jumlah serta kualitas
yang sesuai dengan keperluan pembangunan nasional
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Jika ditarik kesimpulan maka pembangunan ekonomi
menurut REPELITA adalah
mengacu pada sektor pertanian menuju swasembada pangan yang diikuti pertumbuhan
industri bertahap.
Kehidapan perekonomian pada zaman Orde Baru sudah berlalu
sekitar belasan tahun yang lalu. Tapi pembahasannya masih cukup hangat sampai
sekarang. Pada saat mulainya zaman Orde Baru, pemerintahan yang baru ini
diwarisi dengan keadaan ekonomi yang parah. Yaitu dengan utang luar negri yang
banyak sebesar 2,3-2,7 miliar, tingkat inflasi yang tinggi dan permasalah ekonomi dan poltik yang lain.
Sehingga pada permulaan pemerintahan Orde Baru, pemerintah menempuh berbagai
macam cara, seperti stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, membentuk kerja sama
denagn luar negri, dan pembangunan ekonomi. Dengan berorientasikan pada usaha
penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat
inflasi, penyelamatan keuangan Negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.
Dan berharap dengan cara tersebut permasalahan yang ditinggalkan oleh Orde Lama bisa diselesaikan.
Dan terbukti dengan cara tersebut masalah-masalah tersebut
mulai bisa di atasi dengan cepat. Itu teraplikasi dengan pemerintah
mengeluarkan beberapa program pembangunan, yaitu PELITA (Pembangunan Lima
Tahun), dan berjalan dengan lancar.
Tapi dibalik keberhasilan pemerintah, ada juga dampak
negatif dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Seperti, terjadinya
otoritas, KKN, dwifungsi ABRI/Polri, pembangunan yang tidak merata, fundamental
pembangunan ekonomi yang sangat rapuh.
Kita sudah harus menyadari dengan penuh dan cerdas bahwa
kejahatan- kejahatan Orde Baru telah memakan banyak korban, dari awal ia
berdiri dan menunjukkan eksistensinya hingga kini ia diwariskan. Ia bahkan
dengan berbagai cara dan intrik kotor berusaha keras memusnahkan cita-cita
agung meraih “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Kita mesti memutus rantai
otoritarianisme Orde Baru secara konsisten.
3.2 Saran
Sebagai warga Negara yang baik, sebaiknya kita harus turut
mendukung serta ikut berpartisipasi dalam penerapan kebijakan-kebijakan yang
telah ditetapkan oleh pemerintah untuk kemajuan pembangunan maka dari itu kepada
pembaca sekalian alangkah baiknya jika kita memberikan kritik atau saran kepada pemerintah untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang lebih baik dari
sebelumnya melalui media-media yang telah disediakan.
3.3 Penutup
Dengan selesainya makalah tentang materi pembelajaran
Sejarah Indonesia membuat Makalah Karya Ilmiah yang saya dan anggota kelompok
saya kerjakan, Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu kami dalam memberi informasi untuk dapat menyusun makalah pembelajaran
Bahasa Indonesia ini.
Kami sadar bahwa makalah ini masih kurang sempurna karena
itu kami mengharapkan kritik dan saran dari pihak atau bimbingan yang telah membaca makalah agar kami dapat membangun
lagi yang lebih baik, kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan
pengetikan karena masih dalam tahap pembelajaran.
Makalah ini dibuat berdasarkan informasi yang dapat kami
temukan selama kami melaksanakan kegiatan kelompok pembelajaran Sejarah
Indonesia, sekian terimakasih.
DAFTAR PUSTAKA
1.
Abdurakhman. Pradono, A. Sunarti, L. and Zuhdi, S. (2018) Sejarah Indonesia.
2.
Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
2.
https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/01/125427769/program-
ekonomi-masa-orde-baru
3.
Faisal Basri & Haris Munandar.
Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian Dan Renungan Terhadap Masalah-Masalah
Struktural, Transformasi Baru Dan Prospek Perekonomian Indonesia . Prenada
Media. Jakarta. 2009.
4.
Soeharsono Sagir.Kapita Selekta
Ekonomi Indonesia.Prenada Media. Jakarta. 2009.
5.
https://www.kompasiana.com/rizkyindahsyahfitri0414/61767a2706310e54882
5f302/analisis-gaya-kepemimpinan-7-presiden-ri-karakteristik-kelebihan-dan-
kekurangan
Komentar
Posting Komentar