LATIHAN SOAL

1.               Keputusan yang diambil dalam Sidang PPKI sebagai berikut :

1)  Menetapkan UUD 1945 sebagai UUD negara

2)  Membentuk KNIP yang berpusat di Jakarta

3)  Menetapkan PNI sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia

4)  Membentuk suatu Badan Keamanan Rakyat

5)  Menetapkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara

    Berdasarkan data di atas keputusan yang diambil dalam Sidang III  PPKI  tanggal 22 Agustus 1945 terdapat pada nomor … .

A.    1, 2, 3

B.     1, 3, 5

C.     2, 3, 4

D.    2, 4, 5

E.     3, 4, 5

2.                  Pengangkatan Sukarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 tidak melalui proses pemilihan umum, adalah wajar karena … .

A.       Sidang PPKI berfungsi sama dengan MPR

B.        Sidang PPKI merupakan wakil-wakil seluruh bangsa Indonesia

C.        Sidang PPKI merupakan panitia yang resmi ditunjuk pemerintah Jepang

D.       Pemilu belum bisa dilaksanakan karena berpotensi menimbulkan konflik antar suku

E.        Pemilu belum bisa dilaksanakan karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan

3.                  Maklumat Pemerintah No. 3 yang dikeluarkan pada tanggal 3 November 1945 berhubungan dengan…

A.       pembentukan partai-partai politik

B.        kewenangan KNIP sebagai badan legislatif

C.        pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR)

D.       pembentukan 12 departemen berikut para menterinya

E.        berdirinya PNI sebagai partai tunggal atau partai negara

4.                  Partai Politik yang didirikan setelah maklumat pemerintah 3 Nopember 1945 yang berlatar belakang kebangsaan adalah ….

A.       Partai Katolik, PNI dan Partai Murba

B.        PSII, Partai Rakyat Indonesia dan Masyumi

C.        Partai Katolik, Partai Tani Indonesia dan Partai Buruh

D.       PNI, Partai Indonesia Raya dan Partai Demokrasi Rakyat

E.        PKI, PNI dan Partai Kedaulatan Rakyat

5.               Pemerintah RI setelah kemerdekaan menyetujui berdirinya partai-partai politik dengan tujuan ….

A.       Menyalurkan aspirasi para tokoh masyarakat

B.        Memenuhi permintaan para pendiri proklamasi kemerdekaan

C.        Menunjukkan kepada dunia negara baru merdekadengan sistem demokrasi

D.       Memenuhi permintaan Jepang sebagai negara yang pernah menjajah

E.        Menyalurkan aspirasi hak demokrasi rakyar

6.               Syarifudin Prawiranegara mendirikan Pemerintahan Daruran Republik Indonesia karena..

A.    Melaksanakan perintah dari M. Hatta

B.     Kecewa terhadap pemerintahan pusat

C.     Tidak berfungsinya pemerintahan di Jogjakarta

D.    Kurang setuju dengan hasil perundingan Renville

E.     Belanda ingin menguasai Indonesia kembali.

7.               Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa . . . .

A.       presiden harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan KNIP sebelum menetapkan GBHN

B.        fungsi KNIP bergeser dari pembantu presiden menjadi lembaga legislatif

C.        ketatanegaraan Indonesia mengalami penyimpangan kekuasaan

D.       KNIP memiliki tugas yang mirip dengan DPR dan MPR

E.        kekuasaan tertinggi negara berada di tangan KNIP

8.               Tanggal 5 Oktober 1945 merupakan tonggak penting bagi militer di Indonesia karena pada tanggal tersebut terjadi peristiwa . . . .

A.       pengangkatan Kolonel Soedirman sebagai Panglima Besar TKR

B.        pemindahan markas besar TKR dari Jakarta menuju Yogyakarta

C.        pendirian akademi militer di Magelang sebagai pendukung tugas-tugas TKR

D.       pembentukan Tentara Keamanan Rakyat untuk memperkuat rasa keamanan umum

E.        pembentukan kepolisian negara untuk membantu tugas TKR dalam mengamankan Negara

9.               Presiden Sukarno mengeluarkan sebuah dekrit yang mengubah sistem pemerintahan di 

            Indonesia. Salah satu faktor pendorong lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah…

A.       DPR melancarkan mosi tidak percaya

B.        desakan dari rakyat

C.        desakan Mahkamah Konstitusi

D.       Konstituante gagal menyusun UUD baru

E.        lahirnya Keppres No. 1 tahun 1959

10.           Faktor yang menyebabkan perselisihan antara pemimpin di tingkat pusat dan daerah tahun 1957 dan mengakibatkan terjadinya pemberontakan PRRI dan Permesta adalah...

A.       Bung Hatta menginginkan perubahan sistem kabinet

B.        terjadi kesenjangan pembangunan antara wilayah Jawa dan wilayah luar Jawa

C.        Bung Karno memaksakan keinginannya agar PKI masuk ke dalam pemerintahan hasil Pemilu 1955

D.       Bung Karno tidak memenuhi janjinya untuk memberi status khusus kepada Aceh sebagai propinsi

E.        tuntutan menjadikan Indonesia sebagai negara serikat

11.           Krisis keuangan yang dialami Indonesia dan pendudukan kembali oleh Belanda mengakibatkan menyebabkan Belanda memberlakukan beberapa aturan, salah satunya adalah mengadakan blokade ekonomi Indonesia.  Salah satu cara untuk mengatasi blokade ekonomi Belanda tersebut, Perdana Menteri  Sutan Syahrir memanfaatkan bencana kelaparan di India untuk jalan diplomasi dengan mengirim bantuan beras sebesar  500.000 ton. Maksud  pemerintah Indonesia mengirim bantuan beras tersebut adalah ... .

A.       untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara di kaweasan Asia Selatan

B.        memberikan bantuan dengan  imbalan  menerima bantuan militer untuk melawan pasukan Belanda

C.        mematahkan blokade ekonomi Belanda dan agar Indonesia memperoleh pengakuan kemerdekaan

D.       sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berperan aktif  dalam hubungan internasional

E.        untuk membuktikan kepada Belanda bahwa blokade ekonomi tidak mampu menggalkan Indonesia sebagai negara penghasil beras

12.           Pada tangal 29 September 1955 bangsa Indonesia sepuluh tahun setelah kemerdekaan melaksanakan Pemilu I yang bertujuan…

A.          Memilih anggota DPR

B.           Memilih Presiden dan wakil Presiden

C.           Memilih anggota Badan Konstituante

D.          Memilih para pemimpin daerah

E.           Memilih para menteri cabinet

13.           Pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959) sering terjadi pergantian kabinet yang disebabkan persaingan partai politik pada masa itu. Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir adalah…

A.          kegagalan penanganan masalah keamanan dalam negeri

B.           memihaknya Indonesia pada blok Barat dengan menandatangani Mutual Security Act dengan AS

C.           gagalnya perundingan dengan Belanda tentang Irian Barat

D.          terjadinya peristiwa Tanjung Morawa

E.           terjadinya pemberontakan separatis di daerah-daerah

14.           Berbagai pemberontakan yang terjadi di Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dilatar belakangi oleh tiga faktor yaitu ideologi, kepentingan (vested intersest) dan sistem  pemerintahan. Berikut  ini  adalah pemberontakan yang dilatarbelakangi faktor ideologi adalah ... .

A.        APRA, RMS, dan PRRI/Permesta

B.         Gerakan 30 S/PKI, dan  RMS

C.         DI/TII, APRA dan Andi Aziz

D.        PKI Madiun,  DI/TII, G 30 S/PKI

E.         PRRI/Permesta, Andi Aziz, dan RMS

15.           Jatuh bangun kabinet yang sering terjadi pada masa Demokrasi Liberal menunjukkan bahwa . . . .

A.    sistem demokrasi liberal kurang tepat diterapkan di Indonesia

B.     koalisi partai pada masa itu menyebabkan perpecahan

C.     kabinet yang berkuasa tidak mampu menjalankan program kerjanya

D.    kedudukan parlemen berada di bawah pengawasan Presiden Soekarno

E.     Presiden Soekarno tidak memiliki kedudukan penting dalam pemerintahan

16.           Perhatikan kebijakan-bijakan ekonomi berikut ini!

1)      Pinjaman nasional

2)      Program Ekonomi Ali Baba

3)      Program Ekonomi Gerakan Benteng.

4)      Melakukan gunting syarifudin

5)      Plan Kasimo

Kebijakan – kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Liberal dapat ditunjukan dengan angka ... .

A.       (1), (2) dan (3)

B.        (1), (3) dan (4)

C.        (1), (3) dan (5)

D.       (2), (3) dan (4)

E.        (3), (4) dan (5)

17.           Untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Liberal, pemerintah mengambil langkah dengan  menasionalisasi  De Javasche Bank. Maksud dan tujuannya adalah ... .

A.       merancang pembangunan jangka pendek

B.        merancang pembangunan jangka panjang

C.        sebagai tempat pertukaran mata uang asing

D.       memberikan bantuan modal kepada penguasaha pribumi

E.        menciptakan kerjasama antar penguasaha pribumi dengan non pribumi

18.           Pasca kemerdekaan, RI menerapkan politik luar negeri bebas aktif untuk menyingkapi peta politik dunia yang  terbagi menjadi dua kubu (Blok Barat dan Blok Timur). Akan tetapi pada masa Demokrasi Terpimpin kebijakan politik luar negeri bebas aktif mengalami penyimpangan, yaitu ....

A.          menjadi tuan rumah bagi penyelanggaraan KAA di Bandung

B.           Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan Amerika (Blok Timur)

C.           membentuk Poros Jakarta – Peking menunjukkan Indonesia memihak BlokTimur

D.           Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian di daerah konflik

E.            mendukung kemerdekaan Malaysia

19.           Partai-partai politik pemenang Pemilu I tahun 1955 adalah ….

A.       Partai Buruh, PNI, NU dan PKI

B.        PNI, Masyumi, NU dan PKI

C.        Parindra, Partai Buruh, NU dan Masyumi

D.       Partai katolik, PSII, NU dan Masyumi

E.        PNI, Parindra, NU dan PSII

20.           Penyerahan kedaulatan terhadap Indonesia sebagai negara berdaulat penuh berdasarkan perjanjian ..

A. Linggarjati

B. Renville

C. Hoge Velowe

D. Roem-Royen

E. KMB

21.           Pada tanggal 16 September 1963, Malaysia membentuk negara Federasi yang memasukan wilayah Serawak dan Sabah.  Respon  Presiden Ir. Soekarno terhadap pembentukan negera federasi Malaysia adalah ... .

A.          memutus hubungan  diplomatik dengan  Inggris

B.           mendukung perjuangan rakyat Kalimantan Utara melawan Inggris

C.           mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964

D.          membawa masalah pembentukan federasi Malaysia ke dalam perundingan PBB

E.           meminta bantuan Amerika Serikat untuk menengahi permasalahan federasi Malaysia

22.           Perhatikan data berikut !

1)      Kembali kepada UUD 1945

2)      Turunkan harga

3)      Tidak berlakunya UUDS 1950

4)      Pembentukan MPRS dan DPAS

5)      Bubarkan PKI

Dari data di atas  yang termasuk  kategori isi  Dekrit Presiden 5 Juli 1959  dapat ditunjukan dengan angka ... .

A.             (1), (2), dan (3)                                                           

B.              (1), (3), dan (4)

C.              (1), (3), dan (5)           

D.             (2), (3), dan (4)

E.              (3), (4), dan (5)

23.           Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!

1)            Konsep ajaran Nasakom

2)            Pidato kenegaraan presiden dijadikan GBHN

3)            Pengangkatan Presiden sebagai presiden seumur hidup

4)            Sistem pemerintahan bersifat Kabinet Presidensil

5)            Pelaksanaan Trikora untuk membebaskan Irian Barat

Dari pernyataan tersebut yang merupakan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada 

          masa demokrasi terpimpin ... .

A.          (1), (2), dan (3)

B.           (1), (2), dan (4)

C.           (2), (3), dan (4)

D.          (2), (3), dan (5)

E.           (3), (4), dan (5)

24.           Perhatikan pernyataan berikut !

1. bubarkan negara boneka buatan Belanda

2. bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya

3. turunkan harga kebutuhan pokok

4. ganyang Malaysia

5. bersihkan kabinet dari unsur PKI

Dari pernyataan tersebut diatas, yang termasuk tuntutan rakyat dalam Tritura adalah…

A. 1, 2, dan 3

B. 1, 3, dan 4

C. 2, 3, dan 4

D. 2, 3, dan 5

E. 3, 4, dan 5

25.           Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara, Undang – Undang Dasar 1945 kembali dilaksanakan dengan langkah menuju suatu bentuk pemerintahan yang dinamakan … .

A.        Demokrasi Liberal

B.        Demokrasi terpimpin

C.        Demokrasi Pancasila

D.        Sistem Parlementer

E.         Sistem Presidentil

26.           Contoh salah satu prestasi pemerintah pada masa demokrasi terpimpin adalah … .

A.        konfrontasi dengan Malaysia

B.        mempelopori berdirinya GNB

C.        menciptakan politik poros Jakarta – Peking – Phnompen

D.        bergabung dalam kelompok negaa-negara NEFO

E.         mempelopori berdirinya CONEFO

27.           Terbentuknya kembali Negara Kesatuan RI ( NKRI ) 17 Agustus 1950 dalam hubungan dengan UUD 45, berarti …

A. kembali pada bentuk negara yang sesuai dengan cita-cita proklamasi

B. berlakunya kembali sistem kabinet ministriil dengan Demokrasi Parkementer

C. kembalinya seluruh pejuang kemerdekaan kepangkuan RI

D. gagalnya politik devide et impera yang dijalankan Belanda

E. kembali diberlakukannya UUD 45 secara murni dan konsekwen

28.           Pemilu I pada tahun 1955 adalah prestasi dari kabinet …

A.        Burhanudin Harahap

B.        Ali Sastroamidjojo

C.        Wilopo

D.        Soekirman

E.         Djuanda

29.           Pada pelaksanaan Sistem Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri Indonesia adalah …

A.        cenderung kepada Blok Timur

B.        menguntungkan masyarakat

C.        cenderung bebas dan aktif

D.        tidak memihak kedua blok

E.         memihak Blok Barat

30.           Perhatikan data berikut ini:

1.         Pembubaran PKI dan Ormas-Ormasnya.

2.         Pemilu Pertama di era Orde Baru.

3.         Pembunuhan terhadap 6 pejabat TNI-AD yang diisukan sebagai Dewan Jendral yang akan mengkudeta   Presiden Soekarno.

4.         Presiden Soekarno mengeluarkan SUPERSEMAR.

5.         DPR-GR menggelar sidang istimewa untuk  memberhentikan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden.

6.         Presiden Soekarno membacakan pidatonya yang dikenal dengan NAWAKSARA.

           Berdasarkan data di atas, kronologi yang paling tepat untuk menggambarkan proses peralihan dari Orde Lama menuju Orde baru adalah ...

A.          1 – 2 – 3 – 6 – 4 – 5

B.           1 – 3 – 4 – 5 – 2 – 6

C.           2 – 3 – 5 – 1 – 4 – 6

D.          3 – 1 – 4 – 6 –5 – 2

E.           3 – 4 – 1 – 6 –5 – 2

31.                 Rezim Suharto digulingkan oleh rakyat yang dimotori oleh para mahasiswa. Jatuhnya rezim Soeharto diawali dengan adanya krisis multidimensional sehingga golongan mahasiswa tergerak untuk mengadakan demontrasi. Adapun  yang dimaksud dengan krisis multidimensional adalah…

A.        penghapusan Dwi Fungsi ABRI

B.        tidak adanya kepercayaan kepada pemerintah

C.        krisis ekonomi akibat menurunnya nilai mata uang

D.        krisis yang terjadi dalam semua aspek kehidupan bangsa

E.         dapat menghujat pemimpin yang duduk di pemerintahan

32.                 Perhatikan pernyataan berikut ini:

1)               Adili Soeharto dan kroni-kroninya

2)               Turunkan harga pokok

3)               Cabut dwi fungsi ABRI

4)               Bubarkan PKI

5)               Otonimo daerah seluas-luasnya

6)               Bebaskan tapol

              Berdasarkan pernyataan  di atas yang bukan termasuk dalam Agenda Reformasi 1998 ...

A.            1, 2  dan 3

B.            1, 3 dan  5

C.            2, 3 dan 6

D.            2, 4 dan 6

E.             3, 4 dan 6

33.              Pemerintah Orde Baru yang otoriter dan tertutup membuat kebebasan pada masa itu terkesan semu. Berikut yang bukan dampak dari kebijakan pemerintah Orba adalah…

A.          pers ditekan untuk kepentingan penguasa

B.           Pancasila dan UUD 1945 berfungsi dengan baik

C.           parpol sebagai penyalur aspirasi tidak berfungsi

D.          korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela

E.           masyarakat yang mengkritik dicap subversif

34.              Dampak negatif dari perjalanan reformasi (1998-2004) adalah…

A.          rakyat terjebak dalam euphoria kebebasan

B.           demokrasi mulai ditegakkan

C.           era transparansi mulai ditegakkan

D.          persoalan HAM

E.           korupsi telah mendapat perhatian

35.              Masa Orde Baru digunakan sebagai tonggak dari pembangunan nasional yang   berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan Nasional pada hakekatnya bertujuan untuk...

A.    ikut menciptakan perdamaian dunia

B.     mencerdaskan kehidupan bangsa

C.     memberantas kebodohan dan kemiskinan

D.    menciptakan rakyat Indonesia yang adil dan makmur baik materiil dan spirituil

E.     menciptakan masyarakat baru yang aman dan tentram

36.              Di bawah ini manakah yang menunjukkan pengertian reformasi…

A.             perubahan sistem pemerintahan yang berlangsung cepat

B.              perubahan sistem pemerintahan yang berjalan dengan kekerasan

C.              perubahan tatanan dan nilai yang mendasari kinerja sistem pemerintahan dengan jalan damai

D.             perubahan tatanan dan nilai yang mendasari kinerja sistem pemerintahan dengan kekerasan

E.              perubahan cepat dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air

37.              Perhatikan data berikut;

1.         Adanya program PELITA.

2.         Etnis Tionghoa semakin menonjol.

3.         Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB.

4.         Berlakunya program Keluarga Berencana (KB).

5.         Melaksanakan Pancasila yang murni dan konsekuen.

6.         Diberlakukannya Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK).

7.         Diadakannya program wajib belajar.

Data diatas manakah yang termasuk dalam dampak positif kehidupan ekonomi dan politik era orde baru ... .

A.       1, 2 dan 3

B.        1, 3 dan 5

C.        2, 3 dan 4

D.       2, 5 dan 6

E.        3, 4 dan 7

38.              Agenda reformasi yang berhasil dijalankan pada masa sekarang ini diantaranya adalah  

            pelaksanaan otonomi daerah yang seluas luasnya. Pelaksanaan otonomi daerah ini dapat

            kita lihat dalam kegiatan kegiatan di bawah ini ... .

A.       pilkada serentak yang aman terkendali

B.        pembangunan pedesaan yang serentak

C.        keputusan daerah tergantung pusat

D.       kepala daerah dilantik oleh presiden

E.        kepala daerah yang korupsi dtangani KPK

39.              Yang bukan Pernyataan di bawah ini merupakan fungsi dan tujuan Pemilu di Indonesia , adalah….

A.       Sarana menyalurkan hak poltik warga negara

B.        Sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam suatu negara

C.        Berperan menyampaikan aspirasi individu dan golongan politik

D.       Memilih anggota DPR, DPD dan DPRD

E.        Membentuk susunan keanggotaan MPR

40.              Pemilu yang dilaksanakan pertamakali pada masa pemerintahan Orde Baru pada …

A.       Tahun 1971

B.        Tahun 1977

C.        Tahun 1982

D.       Tahun 1987

E.        Tahun 1992

41.              Kebijakan penggabungan partai politik pada masa Orde Baru dilakukan untuk . . . .

A.    menekan tindak kekerasan

B.     menerapkan ideologi Pancasila

C.     menyederhanakan sistem pemilu

D.    menyamakan pandangan organisasi

E.     mengurangi partisipasi organisasi politik

42.              Agenda reformasi yang saat ini telah dapat terlaksana adalah …

A. Amandemen UUD 45 dan Dwifungsi ABRI

B. Mengadili Soeharto beserta kroninya

C. Dwifungsi ABRI dan Supremasi hukum

D. Supremasi hukum dan Otonomi daerah

E. Bebas KKN dan Supremasi hokum

43.              Presiden yang kedudukan semula menjadi wakil presiden kemudian karena berbagai kondisi politik dapat menduduki posisi sebagai presiden. Tokoh yang dimaksud adalah …

A. BJ. Habibie – KH. Abdurrahman Wahid

B. Megawati – Susilo Bambang Yudoyono

C. Suharto – BJ.Habibie

D. Susilo Bambang Yudoyono – KH. Abdurrahman Wahid

E. BJ.Habibie – Megawati

44.              Kebijakan politik yang menonjol pada masa Reformasi yang justru sering mengganggu ketertiban umum adalah …

A. diijinkannya para pedagang kaki lima berjualan di berbagai tempat

B. kebebasan menyampaikan pendapat melalui demontrasi

C. terbitnya berbagai jenis koran sebagai sumber informasi

D. tidak tersaringnya informasi yang tersebar di dalam masyarakat

E. bebasnya menentukan batas daerah yang menimbulkan konflik

45.              Reformasi member hasil positif terutama dalam mengurangi jumlah keanggotaan TNI/POLRI di DPR /MPR . Ini berarti …

A. POLRI tidak lagi bertugas dalam aspek sipil

B. TNI / POLRI wajib kembali ke tugas utamanya.

C. tuntutan dihapuskannya dwifungsi ABRI telah terakomodasi.

D. TNI diharapkan dapat lebih mandiri.

E. TNI dan POLRI berada dibawah tanggungjawab presiden.