Rangkuman Sejarah Indonesia

RINGKASAN MATERI USBN

Sejarah Indonesia (Wajib)

I. PENGERTIAN SEJARAH

Sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan peninggalan itu disebut sumber sejarah.

Dalam bahasa Inggris, kata sejarah disebut history, artinya masa lampau; masa lampau umat manusia. Dalam bahasa Arab, sejarah disebut sajaratun (syajaroh), artinya pohon dan keturunan. Jika kita membaca silsilah raja-raja akan tampak seperti gambar pohon dari sederhana dan berkembang menjadi besar, maka sejarah dapat diartikan silsilah keturunan raja-raja yang berarti peristiwa pemerintahan keluarga raja pada masa lampau.

Dalam bahasa Yunani, kata sejarah disebut istoria, yang berarti belajar. Jadi, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia.

Dalam bahasa Jerman, kata sejarah disebut  geschichte yang artinya sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Adapun menurut Sartono Kartodirdjo, sejarah adalah rekonstruksi masa lampau atau kejadian yang terjadi pada masa lampau.

Sejarah terus berkesinambungan sehingga merupakan rentang peristiwa yang panjang. Oleh karena itu, sejarah mencakup

1. masa lalu yang dilukiskan berdasarkan urutan waktu (kronologis);

2. ada hubungannya dengan sebab akibat;

3. kebenarannya bersifat subjektif sebab masih perladanya penelitian lebih lanjut untuk mencari kebenaran yang hakiki;

4. peristiwa sejarah menyangkut masa lampau, masakini, dan masa yang akan datang.

II. Sejarah Sebagai Kisah dan Peristiwa

1. Sejarah sebagai kisah 

Sejarah dikatakan sebagai kisah karena sejarah adalah kejadian-kejadian pada masa lalu yang kemudian dibangun kembali. Banyak orang-orang yang mencoba menafsirkannya dan juga membangun ulang ingatan-ingatan akan kejadian masa lalu itu. Sejarah itu gambaran masa lalu kalian sebagai individu, maupun sebagai makhluk sosial. Kejadian-kejadian itu kemudian disusun secara ilmiah berdasarkan fakta-fakta pada masa tersebut. Kemudian fakta-fakta itu ditafsirkan dan dijelaskan secara terperinci, sehingga dapat memberi pengertian kepada kita tentang apa sih yang terjadi pada masa lalu.

2. Sejarah sebagai peristiwa

Apa yang dimaksud sejarah sebagai peristiwa? Sejarah merupakan sebuah fakta yang hadir dari masa lalu, merupakan sebuah kejadian yang nyata dan benar-benar terjadi pada masanya. Sejarah menyajikan penggambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, lebih spesifiknya yang dialami oleh manusia. Kemudian peristiwa itu disusun secara ilmiah, di dalamnya terpadat gambaran waktu tertentu, kemudian diberi tafsiran, dan dianalisis secara kritis agar mudah dipahami dan dimengerti.

III. SUMBER SEJARAH

 

Sumber sejarah adalah semua yang menjadi pokok sejarah. Menurut Moh. Ali, yang dimaksud sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta berguna bagi penelitian sejarah sejak zaman purba sampai sekarang. Sementara Muh. Yamin mengatakan bahwa sumber sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah.

Ada tiga macam sumber sejarah. 

1. Sumber tertulis

Sumber tertulis adalah sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis, catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau, misalnya prasasti, dokumen, naskah, piagam, babad,surat kabar, tambo (catatan tahunan dari Cina), dan rekaman.

Sumber tertulis dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer (dokumen) dan sumber sekunder (buku perpustakaan).

2. Sumber lisan

Sumber lisan adalah keterangan langsung dari para pelaku atau saksi mata dari peristiwa yang terjadi di masa lampau. Misalnya, seorang anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang pernah ikut Serangan Umum menceritakan peristiwa yang dialami kepada orang lain, apa yang dialami dan dilihat serta yang dilakukannya merupakan penuturan lisan (sumber lisan) yang dapat dipakai untuk bahan penelitian sejarah. 

Dapat juga berupa penuturan masyarakat di sekitar kota Yogyakarta saat 1 Maret 1949 yang ikut menyaksikan Serangan Umum tersebut, penuturannya juga dapat dikategorikan sebagai sumber lisan. Jika sumber lisan berupa cerita rakyat (folklore), maka perlu dicermati kebenarannya sebab penuh dengan berbagai mitos.

3. Sumber benda / Artefak

Sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan, misalnya, alat-alat atau benda budaya, seperti kapak, gerabah,perhiasan, manik-manik, candi, dan patung. Sumber-sumber sejarah tersebut belum tentu seluruhnya dapat menginformasikan kebenaran secara pasti. Oleh karena itu, sumber sejarah tersebut perlu diteliti, dikaji, dianalisis, dan ditafsirkan dengan cermat oleh para ahli. 

IV. KONSEP SINKRONIK DAN DIAKRONIK

1. Konsep Sinkronik dalam Sejarah

Kata sinkronik, berasal dari bahasa Yunani yaitu syn yang berarti dengan, dan chronoss yang berarti waktu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Lebih lengkapnya dapat dijelaskan bahwa konsep sinkronik dalam sejarah adalah bagaimana mempelajari atau mengkaji, pola-pola, gejala, dan karakter dari sebuah peristiwa sejarah pada masa tertentu.

Secara umum sinkronik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

1)      Mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu.

2)      Menitikberatkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter.

3)      Bersifat horizontal

4)      Tidak ada konsep perbandingan

5)      Cakupan kajian lebih sempit

6)      Kajiannya sangat sistematis

7)      Sifat kajian lebih serius dan mendalam

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sinkronik dalam sejarah adalah kajian yang lebih menitikberatkan pada meneliti  gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa tetapi dengan waktu yang terbatas. Sebagai contoh, seseorang sejarawan ingin menyusun sejarah perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang. Hal yang akan dia lakukan adalah meneliti gejala atau fenomena perkembangan kehidupan  ekonomi bangsa Indonesia yang terjadi pada masa pendudukan Jepang itu saja

2.      Konsep Diakronik atau Kronologi dalam Sejarah

Secara etimologis kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan chronoss. Dia mempunyai arti melintas, melampaui, atau melalui, sedangkan chronoss berarti waktu. Jadi, diakronik berarti sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam dalam batasan waktu. Jika dikaitkan dengan sejarah, sesuatu yang melintas, melalui, atau melampaui tersebut adalah peristiwa atau kejadian.

Secara etimologis, kata kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu chronoss dan logos. Chronoss artinya waktu, sedangkan logos artinya uraian atau ilmu. Jadi, kronologi adalah ilmu tentang waktu, yang memang di dalam perkembangannya  kemudian menjadi ilmu bantu sejarah yang menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sesuai dengan urutan waktu terjadinya.

Mengurutkan peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan waktu terjadinya adalah untuk mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat. Kronologi juga membantu kita agar dengan mudah dapat membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda tetapi dalam waktu yang sama

Sejarah juga mengenal istilah periodisasi, yang bertugas membuat klasifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan tertentu. Periodisasi dalam sejarah diperlukan karena penting bagi kita agar dapat mengadakan tinjauan secara menyeluruh terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan saling keterhubungannya dalam berbagai aspek. Periodisasi dalam sejarah dapat dilakukan dengan banyak klasifikasi  berdasarkan sejumlah aspek dalam kehidupan manusia, seperti perkembangan sistem politik, pemerintahan, agama dan kepercayaan, ekonomi, dan sosial budaya. Contoh berikut adalah periodisasi yang dibuat berdasarkan sistem mata pencarian  hidup dalam sejarah Indonesia.

-          Masa berburu dan meramu

-          Masa bercocok tanam

-          Masa bercocok tanam tingkat lanjut

-          Masa perundagian

V. BANGSA PROTO DAN DEUTRO MELAYU

Bangsa Proto Melayu

Bangsa proto melayu atau disebut dengan Bangsa Melayu Tua merupakan nenek moyang bangsa Indonesia yang pertama kali datang ke Indonesia sekitar tahun 1500 SM. Mereka adalah orang-orang Austronesia yang memasuki wilayah Nusantara melalui dua jalur, yaitu Jalur Barat melalui Malaysia–Sumatera dan Jalur Utara atau Timur melalui Philipina–Sulawesi.

Bangsa Proto Melayu ini dianggap sebagai bangsa yang memiliki kebudayaan maju daripada bangsa – bangsa purba lainnya pada masa itu. Hal ini dibuktikan dengan penemuan – penemuan fosil benda- benda yang merupakan bukti kebudayaan mereka, yakni hampir semua peralatan mereka dibuat dengan bahan dasar batu yang telah dihaluskan. Seperti kapak persegi.

Ciri – Ciri Bangsa Proto Melayu :

1. Mereka bersal dari Cina bagian selatan (Yunan) dan masuk ke Indonesia sekitar tahun 1.500-500 SM.

2. Memiliki kebudayaan batu muda (Neolitikum)

3. Orang – orang bangsa Proto Melayu memiliki rambut lurus, kulit kuning yang berwarna kecoklatan, dan bermata sipit.

4. Mendiami daerah – daerah Indonesia bagian Timur, seperti Dayak, Toraja, Mentawai, Nias,dan Papua

Bangsa Deutro Melayu

Bangsa Deutero Melayu disebut juga dengan Bangsa Melayu Muda. Mereka adalah orang – orang Austronesia yang merupakan nenek moyang Bangsa Indonesia. Mereka datang ke Indonesia pada gelombang kedua, setelah Bangsa Proto Melayu sekitar tahun 400 – 300 SM.

Mereka sudah mampu membuat barang – barang dari bahan – bahan logam, seperti perunggu dan besi. Contoh benda – benda yang terbuat dari logam – logam ini, antara lain kapak serpatu, kapak corong, dan nekara. Selain itu, ada juga benda – benda yang terbuat dari batu – batu besar, seperti menhir, dolmen, sarkopagus, kubur batu, dan punden berundak-undak.

Suku bangsa Indonesia yang merupakan keturunan asli dari Bangsa Deutro Melayu saat ini adalah suku – suku Jawa, Melayu, dan Bugis.

Ciri – Ciri Deutro Melayu :

1. Mereka berasal dari bangsa Indocina Utara yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 500 SM.

2. Bangsa ini telah mampu membuat benda – benda berbahan dasar logam, seperti perunggu dan besi.

3. Hasil – hasil kebudayaan yang dihasilkan berupa kapak corong,nekara,bejana perunggu

4. Suku Melayu,Makassar,Jawa,Sunda,Bugis,Minang, dll adalah keturunan asli bangsa ini.

Perbedaan Bangsa Proto Melayu dan Deutro Melayu

Berdasarkan definisi dan ciri – ciri di atas, dapat kita lihat ada perbedaan – perbedaan yang mencolok dari kedua bangsa ini. Adapun perbedaan – perbedaan dari Bangsa

Proto Melayu dan Deutro Melayu adalah:

1. Bangsa Proto Melayu masuk ke Indonesia pada tahun 1500 SM, sedangkan Deutro Melayu masuk ke Nusantara pada gelombang kedua pada tahun 500 SM.

2. Bangsa Proto Melayu masuk ke Indonesia melalui jaur barat dan timur, sedangkan Deutro melayu hanya melalui jalur barat.

3. Bangsa Proto Melayu berasal dari Yunan (China), sedangkan Bangsa Deutro Melayu berasal dari Dongson (Vietnam).

4. Bangsa Deutro Melayu memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan dengan Bangsa Proto Melayu.

5. Bangsa Deutro Melayu sudah bisa membuat alat – alat dari logam, sedangkan Proto Melayu tidak.

6. Suku yang termasuk keturunan Bangsa Proto Melayu adalah Suku Batak, Dayak, dan Toraja, sedangkan Suku yang termasuk keturunan Deutro Melayu adalah suku Jawa, Madura, dan Melayu.

VI. TRADISI MASYARAKAT PADA ZAMAN PRA AKSARA

Jadi, dapat kita ketahui bahwa tradisi masyarakat Indonesia sebelum mengenal tulisan adalah sebagai berikut.

a. Organisasi kemasyarakatannya sudah ada, yaitu adanya masyarakat teratur, demokratis, dan memilih pemimpinnya dengan primus inter pares dalam bentuk kesukuan.

b. Kemasyarakatan atau pranata sosialnya adalah masyarakat yang hidup berkelompok sebagai makhluk sosial, dan bergotong royong.

c. Memiliki pengetahuan alam, yakni memanfaatkan alam di sekitarnya sebagai wujud peduli dan memelihara alam lingkungannya.

d. Sudah mengenal sistem persawahan.

e. Kemampuan berlayar dan berdagang dengan memanfaatkan angin musim, bahkan mereka sudah berani mengarungi laut luas.

f. Sudah memiliki teknologi perundagian, yakni pengecoran logam dengan sistem bivalve dan a cire perdue.

g. Sistem kepercayaan pada mulanya menyembah roh nenek moyang kemudian menyembah dewa.

h. Sudah memiliki sistem ekonomi barter.

VII. Kehidupan Masyarakat Kerajaan Tarumanegara

a. Bidang Ekonomi. 

Berdasarkan Prasasti Tugu disebutkan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanegara yang utama adalah pertanian. Penggalian Sungai Gomati merupakan bukti bahwa pada saat itu irigasi sudah sangat diperhatikan oleh raja karena pertanian merupakan penopang utama kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanegara.

b. Bidang Sosial. 

Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Tarumanegara terpengaruh oleh kebudayaan Hindu. Meskipun begitu, kehidupan masyarakatnya tetap lebih banyak menggunakan sistem sosial kemasyarakatan warisan nenek moyang bangsa Indonesia.

c. Bidang Budaya. 

Berdasarkan sumber prasasti yang ditemukan menunjukkan bahwa kebudayaan masyarakat Tarumanegara cukup maju. Di bidang sastra, masyarakatnya telah mengenal syair karena isi dari prasasti yang ditemukan berbentuk syair. Bahasa yang dipakai pada saat itu adalah bahasa sanskerta dengan huruf Pallawa. Selanjutnya bidang seni pahat, dari arca yang ditemukan, yaitu berupa Arca Wisnu dari Cibuaya memperlihatkan adanya persamaan dengan arca-arca yang ditemukan di Semenanjung Melayu, Siam dan Kampuchea. 

VIII. PENYEBARAN ISLAM 

Alasan Agama Islam Mudah Diterima Masyarakat Indonesia

Proses penyebaran Islam di Indonesia berjalan dengan cepat karena didukung faktor-faktor berikut :

1. Syarat masuk Islam sangat mudah karena seseorang dianggap telah masuk Islam jika ia telah mengucapkan kalimah syahadat.

2. Pelaksanaan ibadah sederhana dan biayanya murah.

3. Agama Islam tidak mengenal pembagian kasta sehingga banyak kelompok masyarakat yang masuk Islam karena ingin memperoleh derajat yang sama.

4. Aturan-aturan dalam Islam bersifat fleksibel dan tidak memaksa.

5. Agama Islam yang masuk dari Gujarat, India mendapat pengaruh Hindu dan tasawuf sehingga mudah dipahami.

6. Penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan secara damai tanpa kekerasan dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang ada.

7. Runtuhnya kerajaan Majapahit pada akhir abad ke 15 yang memudahkan penyebaran Islam tanpa ada pembatasan dari otoritas kerajaan Hindu-Budha.

IX. LATAR BELAKANG MASUKNYA BANGSA EROPA KE INDONESIA

•   Proses masuknya bangsa Eropa di Indonesia ialah pada saat jatuhnya konstantinopel ke tangan Turki (1453), yang menyebabkan bangsa Eropa ingin mencari pusat atau sumber dimana rempah - rempah itu berada.

•    Ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat.

•    Kemajuan pengetahuan dan teknologi seperti kapal, kompas dan meriam.

•    Hasrat untuk menjelajahi dunia.

•    Melanjutkan perang salib.

•  Tulisan Marcopolo dalam bukunya Book of Various Experiences (keajaiban dunia) yang berisi kisah perjalanan Marcopolo yang menceritakan bahwa dearah Asia alamnya sangat indah, subur dan memiliki banyak kekayaan alam.

•   Buku tulisan Tom Pires (Suma Orriental) yang mengatakan bahwa Asia tanahnya sangat subur dan iklimnya baik.

•    Mewujudkan 3G yaitu Gold (mencari emas atau kekayaan), Glory (mencari kemuliaan atau kejayaan) dan Gospel (penyebaran agama Kristen.

Hal di atas mendorong bangsa barat berlomba melakukan penjajahan samodra dan berusaha mencari daerah Asia (Hindia Timur) guna mendapatkan rempah - rempah. Walaupun mereka saling berebut wilayah, mereka tak segan - segan memaksa penduduk pribumi untuk menjual hasil pertanian, tambang, hasi hutan hanya kepada bangsa barat yang paling pertama karena mereka merasa menguasai daerah tersebut. Daerah - daerah yang mereka perebutkan adalah kawasan Afrika, Asia dan Amerika.

X. PERLAWANAN RAKYAT INDONESIA TERHADAP BANGSA BARAT

 

Perang Diponegoro (1825-1830)

Sebab Umum Perang Diponegoro yaitu tradisi barat yang sudah mulai masuk ke keratin seperti minuman keras dan kebijakan belanda tentang larangan menyewakan tanah bengkok kepada swasta Asing, adanya kerja rodi, dan harus membayar pajak kepada Belanda.

 

SEbab Khusus Perang dDiponegoro: Belanda berencana pembuatan jalan melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro yang terletak ditegal rejo tanpa ijin , kemudian Diponegoro mencabut potok – patok yang di pasang Belanda dan menggantinya dengan tombak.

 

Pangeran Diponegoro dibantu oleh Pangeran Mangkubumi dan Sentot alibasa Prawirodirjo

Karne Belanda kesulitan menangkap Diponegoro maka Belanda menggunakan taktik Benteng Stelsel yaitu untuk mempersempit gerak Diponegoro dengan mendirikan Benteng – benteng disetiap daerah yang dikuasai Belanda namun gagal.

 

Pada 25 Maret 1830 Jendral De Kock mengajak berunding maka terjadi perundingan di rumah residen kedu di Magelang, dalam perundingan tersebut Pangeran Diponegoro di tangkap dan di asingkan ke Menado

 

XI. PERGERAKAN NASIONAL 

Latar Belakang Pergerakan Nasional

Politik Etis (Balas Budi)

Sejak diterapkannya sistem tanam paksa di Indonesia, negeri Belanda memperoleh keuntungan tang luar biasa. Namun sistem tanam paksa ini dikecam kaum moralis-liberal di Belanda. Diantaranya adalah Conraad Theodore Van Deventer. Ia adalah penganjur politik Etis. Pada tahun 1899, Van Deventer dalam majalah De Gids menyebutkan jutaaan uang yang dihasilkan oleh Indonesia untuk negeri Belanda adalah satu hutang budi (Een Eeruschuld) bagi bangsa Belanda. Hutang budi ini harus dibayar oleh pemerintah Belanda dengan memperbaiki kesejahteraan rakyat Indonesia.

Ide tersebut tertuang dalam Trilogi Van Deventer sebagai berikut :

a.       Edukasi (pendidikan) dilaksanakan hanya untuk menghasilan tenaga-tenaga kerja terdidik bagi Belanda.

b.      Irigasi (pengairan) dilaksanakan hanya untuk mengairi sawah-sawah yang disewa oleh pengusaha-penguusaha Belanda.

c.       Emigrasi /Transmigrasi (perpindahan penduduk) dilaksanakan hanya untuk  tenaga  erja yang dipekerjakan di perkebunan-perkebunan Belanda di luar Jawa.

Walaupun Belanda telah melaksanakan Trilogi Van Deventer, tetapi belum dapat mengubah nasib bangsa Indonesia. Namun, di bidang pendidikan bangsa Indonesia memperoleh sedikit kemajuan. Misalnya diperbolehkannya bangsa Indonesia belajar di perguruan tinggi, walaupun ktetntuan ini hanya berlaku bagi golongan tertentu. Namun kesempatan yag sedikit ini telah melahirkan golongan intelektual (terpelajar).

 Golongan terpelajar dan profesional adalah orang yang pertama menyadari akan nasib bangsanya, penderitaan, kemiskinan dan kebodohan yang dialami bagsa indonesia di akibatkan oleh penjajahan yang panjang. Mereka telah menemukan kesalahan sejarah bangsanya dalam menghadapi Belanda, seperti :

a.       perjuangan masih bersifat kedaerahan

b.      terlalu terpusat menggantungkan diri pada seorang pemimpin

c.       tidak teorganisir

d.      tujuan mereka tidak jelas.

Golongan terpelajar menyadari untuk mempercepat proses tercapainya Nasionalisme Indonesia perlu di bentuk organisasi modern sebagai wadah perjuangan.

Pergerakan Nasional lahir dan berkembang karena beberapa faktor yaitu :

 a. Faktor Internal (dari dalam)

1)      Keinginan untuk membebaskan diri dari penjajahan akibat penderitaan yang dialami rakyat

2)      Munculnya golongan terpelajar (elite nasional) akibat pelaksanaan politik       etis

3)      Mengenang kejayaan masa lampau yang gemilang

b. Faktor Eksternal (dari luar)

1)      Kemenangan Jepang atas Rusia (1904-1905)

2)      Terpengaruh oleh gerakan nasional di negara lain, seperti :

a) Gerakan Kemerdekaan rakyat India yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi

b) Gerakan Turki Muda yang dipimpin Musthapa Kemal Pasha (Kemal Ataturk)

c) Gerakan Kemerdekan di Philipina dibawah  pimpinan Yose Rizal

d) Revolusi Cina (1911) yang dipelopori oleh Dr. Sun Yat Sen

3)    Pengaruh  ucapan Presiden AS. Woodrow Wilson, “Bangsa-bangsa yang  masih terjajah agar menentukan nasibnya sendiri"

Pergerakan nasional itu  memunyai sifat /ciri-ciri perjuanagan yang berbeda  dengan perjuangan bangsa indonesia sebelumnya

Sifat / ciri pergerakan nasional itu antara lain :

a.       Pergerakan bersifat kebangsaan/ nasional

b.      Pergerakan menggunakan sistem organisasi teratur, dan tidak terpusat ada pimpinan

c.       Pergerakan dilakukan oleh pelajar yang berpandangan jauh ke depan

d.      Perjuangan tidak bersifat fisik/ mengangkat senjata, namun berupa gerakan pendiidkan ekonomi dan politik

Pers atau media komunikasi juga memegang peranan penting dalam menyadarkan rakyat Indonesia dalam menempuh perjuangan.

Perkembangan Pergerakan Nasional

Organisasi pergerakan Nasional telah menjadi wahana perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya melepaskan diri dari cengkraman penjajah Belanda. Perjuangan dengan organisasi menjadi pembeda dari perjuangan masa sebelumnya yang hanya mengandalkan kekuatan senjata.

Ciri pergerakan nasional sebelum 1908:

-Kurang adanya persatuan/bersifat kedaerahan

-Faktor persenjataan masih sangat sederhana, masih menggunakan senjata tradisional

-Pemimpin perjuangan adalah pemimpin daerah atau golongan bangsawan

Ciri pergerakan nasional setelah 1908:

-Mulai menonjolkan persatuan

-Tidak lagi menggunakan senjata tradisiomal, melainkan menggunakan organisasi modern

-Pemimpin perjuangan dari golongan terpelajar

1.Lahirnya Kebangkitan Nasional dan Pertumbuhan Organisasi Pergerakan 

a.       Masa pembentukan 1908-1920

 1.   Sifatnya 

a.     Gerakan politik yang bersifat Radikal IP, PKI, PNI, PNI Pendidikan, partindo dan gerindo

b.       Gerakan politik yang bersifat moderat : PSII, PII, BU, dan PARINDRA

2.   Prinsip perjuangan 

a.      Gerakan politik yang mempunyai prinsip perjuangan non kooperatif : PKI, PNI, PNI Pendidikan , Partindo.

b.     Yang mempunyai prinsip kooperatif : BU, PSII, dan Gerindo

c.      Yang mempeunyai kooperatif insidental Parindra 

3.       Dasar gerakan Politik

a.       Kebangsaan : PNI, PNI Pendidikan, Partindo, Parindra, BU, Gerindo, IP.

b.      Internasional PKI.

c.       Agama PSII, PII, (Sukiman)

Organisasi Pergerakan Nasional 

Taman Siswa

Taman siswa merupakan lembaga pendidikan nasional yang didirikan oleh Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara) di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. 

Lembaga ini bertujuan menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebudayaan Indonesia. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan Pancadarma Taman Siswa yang meliputi dasar kodrat alam, dasar kemerdekaan, dasar kebudayaan, dasar kebangsaan atau kerakyatan, dan dasar kemanusiaan. 

Dalam pendidikan, Taman Siswa hendak mewujudkan sistem "among" untuk mengadakan pola belajar asah, asih, asuh dan diterapkan pola kepemimpinan "ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani" yang artinya seorang pemimpin harus dapat menjadi contoh, memberi motivasi, dan mendorong untuk maju.

b.    Masa Radikal (non kooperatif) tahun 1920 - 1930

Tiga Partai radikal yang menganut asas non kooperatif adalah PI, PNI, san PKI.

1.       Perhimpunan Indonesia ( 1924 )

PI pada awalnya berdiri di Belanda tahun 1908, semula bernama Indishe Vereeniging (IV).

Tujuan : membantu kepentingan para pemuda dan pelajaran yang berada di negeri Belanda.

Perkembangan (IV) adalah sebagai berikut :

IV – Indonessiche Vereeniging hal ini dimuat dalam majalah Hindia Putra, Pimpinan Moh. Hatta dan A. Subarjo, tahun 1924 IV di ganti namanya perhimpunan indonesia majalah Indonesia merdeka. Pada tahun 1926 tokoh-tokoh perhimpunan Indonesia mengikuti konggres liga penentang imperialisme dan penindasan kolonialisme di Paris dalam pertemuan itu konggres menyokong perjuangan untuk mencapai indonesia merdeka akibatnya tokoh-tokoh perjuangan ditangkap

3.       Partai Nasional Indonesia 

Berdiri di Bandung tahun 1927

Tokoh     : Ir. Soekarno, Maskun, Supriadinata, dan Gatot Mangkuprojo

Asas PNI bersandar pada 3 pokok: Indonesia merdeka atas dasar kekuatan sendiri, Marhaennisme, dan Azas Non Kooperatif

Peran Manifesto, Konggres Pemuda dan Konggres Perempuan pertama dalam Proses Pembentukan Identitas Kebangsaan  

2. Konggres Pemuda 

Munculnya organisasi pemuda di berbagai daerah telah mendorong pemikiran persatuan antara mereka, maka pada tanggal 30 April – 30 Mei 1926 di Jakarta diselenggarakan Konggres Pemuda I. Untuk melaksanakan Konggres Pemuda I maka pada tanggal 26 – 28 Oktober 1928 di adakan Konggres Pemuda II adapun tokoh yang menjadi Panitia antara lain, 

Ketua                                            : Sugondo Joyopuspito 

Sekretaris                                    : M. Yamin

Bendahara                                  : Amir Syarifudin

Tujuan                                         : Menyatukan gerakan pemuda di seluruh Indonesia.

Pada hari terakhir tanggal 28 Oktober 1928, di bacakan Ikrar bersama yang di kenal dengan Sumpah Pemuda adapun isinya sebagai berikut : 

1. Bertanah air satu tanah air Indonesia 

2. Berbangsa satu bangsa Indonesia 

3. Berbahasa satu bahasa Imdonesia

Tokoh perumusnya adalah M. Yamin

 Makna Sumpah Pemuda

• Mempertinggi semangat kebangsaaan dan persatuan 

• Memperkuat Identitas bangsa Indonesia 

• Pernyataannya meningkatkan kesadaran dan identitas kita  

XII. MASA PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

TUJUAN PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

Tujuan pendudukan Jepang di Indonesia seperti berikut:

1. Menjadikan Indonesia sebagai pemasok bahan mentah untuk industri dan mesin perang.

2. Menggalang rakyat Indonesia menjadi bagian dari kekuatan untuk membendung gempuran pasukan Sekutu

3. Eksploitasi secara besar – besaran sumber kekayaan alam Indonesia dan sumber tenaga manusia untuk kepentingan perang menghadapi sekutu

UPAYA PEMERINTAH JEPANG MEMIKAT HATI BANGSA INDONESIA SUPAYA MAU MEMBANTU JEPANG

1. Siaran Radio Tokyo sering kali memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesai Raya dan pidato-pidato yang sangat merdu di telinga.

2. Kata orang Jepang, mereka datang ke Indonesia sebagai saudara tua untuk melepaskan bangsa kita dari belenggu penjajahan Belanda dan untuk menciptkana kemakmuran bersama dalam lingkungan Asia Timur Raya.

3. Pemimpin-pemimpin Indonesia yang diasingkan Belanda seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Sutan Syahrir dan lain-lain, dibebaskan oleh Jepang.

4. Diadakan propaganda untuk mengelebui mata rakyat, propaganda tersebut disebut Gerakan 3 A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pmimpin Asia.

5. Dilarang memnggunakan bahasa Belanda dan boleh menggunakan bahasa Indonesia

6. Janji Jepang kepada Bangsa Indonesia, yaitu janji Koiso : Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944 mengeluarkan pernyataan bahwa “Indonesia akan diberi kemerdekaan di kemudian hari”.

Alasan Jepang Memberi Janji Kemerdekaan Kepada Bangsa Indonesia?

Adapun tujuan dikeluarkan Janji Kosio tersebut agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang. 

Pada akhir 1944, Jepang mulai terdesak dalam Perang Asia Timur Raya, sehingga pada September 1944, Perdana Menteri Jepang yang bernama Koiso mengumumkan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia.

Namun, sesungguhnya janji Jepang ini hanyalah taktik agar perlawanan rakyat Indonesia berkurang sehingga menjadi berbalik simpatik kepada Jepang.

AKIBAT PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

Bidang Ekonomi 

Pada awal pendudukan Jepang, ekonomi Indonesia mengalami kelumpuhan obyek-obyek vital seperti pertambangan dan industri dibumihanguskan oleh Sekutu. Untuk menormalisasi keadaan, Jepang banyak melakukan kegiatan produksi. Semua kegiatan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang. 

a. Misalnya dengan membangun pabrik senjata dan mewajibkan rakyat menanam pohon jarak. 

b. Jepang menerapkan sistem autarki. Sistem autarki adalah tiap-tiap daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. 

c. Untuk membangun fasilitas perang, Jepang memerlukan banyak tenaga kasar. Tenaga kasar yang digunakan untuk kerja paksa dinamakan romusha. Kehidupan romusha sangat mengenaskan. Mereka hidup menderita, miskin, kelaparan, dan tidak jarang terjadi kematian.

d. Selain dengan romusha, Jepang juga mengeksploitasi sumber daya alam terutama batu bara dan minyak bumi.

Bidang Militer 

1. Pembentukan organisasi semi militer dan militer

Semi  militer

–         Seinendan (Barisan Pemuda)                     

–         Keibodan (Barisan Pembantu Polisi)     

–         Fujinkai (Barisan Wanita)                       

–         Syuisintai (Barisan Pelopor)  

–         Jibakutai (Barisan berani mati)

–         Gakukotai (Barisan Pelajar)

–         Hizbullah (tentara Allah)                         

militer

–          Heiho (Barisan Pembantu Prajurit Jepang)          

–          Peta (Pembela tanah air)                         

DAMPAK POSITIF PENDUDUKAN JEPANG

Ekonomi :

• Didirikannya kumyai yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama.

• Diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian yaitu line system (sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. 

Militer :

• Jepang dengan terprogram melatih dan mempersenjatai pemuda-pemuda Indonesia demi kepentingan Jepang pada awalnya, namun oleh pemuda hal ini dijadikan modal untuk berperang.

• Peninggalan peralatan militer dan infrastruktur perang yang digunakan oleh Jepang dapat digunakan sebagai modal untuk mempertahankan kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah terhadap sekutu, banyak tangsi-tangsi dan peralatan militer Jepang yang dikuasai oleh pejuang Indonesia.

XIII. PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA

Latar belakang

Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, atau "Dokuritsu Junbi Cosakai", berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Peristiwa Rengasdengklok

Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, Sukarni, dan Wikana terbakar gelora kepahlawanannya setelah berdiskusi dengan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, mereka bersama Shodanco Singgih, salah seorang anggota PETA, dan pemuda lain, mereka membawa Soekarno (bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan) dan Hatta, ke Rengasdengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Tujuannya adalah agar Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. 

Pertemuan Soekarno/Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda

Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara ke XVI (Angkatan Darat) yang menjadi Kepala pemerintahan militer Jepang (Gunseikan) di Hindia Belanda tidak mau menerima Sukarno-Hatta yang diantar oleh Tadashi Maeda dan memerintahkan agar Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum pemerintahan militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut. Nishimura mengemukakan bahwa sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945 telah diterima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo, tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagaimana telah dijanjikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan itu dan menyindir Nishimura apakah itu sikap seorang perwira yang bersemangat Bushido, ingkar janji agar dikasihani oleh Sekutu. Akhirnya Sukarno-Hatta meminta agar Nishimura jangan menghalangi kerja PPKI, mungkin dengan cara pura-pura tidak tau. 

Detik-detik pembacaan naskah proklamasi

Para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor.

Sidang-sidang PPKI

Hasil Sidang Pertama PPKI 18 Agustus 1945

• Pengesahan UUD 1945

• Penetapan Ir.Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden 

• Pembentukan Komite Nasional

Sidang PPKI Kedua Tanggal 19 Agustus 1945

Hasil Sidang PPKI Kedua Tanggal 19 Agustus 1945

1) Dibaginya wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi meliputi wilayah Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur yang segaligus telah ditetapkan juga pada sidang kedua ini.

Berikut di bawah ini rincian setiap wilayah provinsi dan gubernur yang ditetapkan sebagai 

2) Pembentukan Komite Nasional (daerah).

3) Menetapkan 12  Kementrian Kabinet Dalam Lingkungan Pemerintahan.

Hasil Sidang PPKI Ketiga Tanggal 22 Agustus 1945

a. Pembentukan Komite Nasional

b. Pembentukan PNI

c. Pembentukan BKR ( Badan Keamanan Rakyat)

Badan Pekerja KNIP akhirnya dibentuk dan diketuai oleh Sutan Syahrir dan wakilnya Amir Syarifuddin. Dalam pemikiran saat itu, KNIP diartikan sebagai pengganti MPR. Sementara itu, Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP) disamakan dengan DPR. Badan Pekerja KNIP dalam kegiatannya mengusulkan kepada pemerintah untuk segera membentuk partai-partai politik. Usul itu dituangkan dalam pengumuman BP-KNIP Nomor III Tanggal 30 Oktober 1945 yang ditandatangani oleh Ketua BP-KNIP, Sutan Syahrir. Usul BP-KNIP dikeluarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

 

Karena usulan BP-KNIP tentang dibentuknya partai-partai politik, pemerintah kemudian mengeluarkan Maklumat Pemerintah Tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden RI. Isi Maklumat Pemerintah Tanggal 3 November 1945 intinya sebagai berikut:

• Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai politik itu, segala aliran yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur.

• Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilang-sungkan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1945.

XIV. Perkembangan Ekonomi dan Politik Pada Awal Kemerdekaan Indonesia Sampai Tahun 1950 

 Kebijakan Pemerintah Indonesia Sampai Tahun 1950

  Kebijakan Pemerintah Pada Bidang Ekonomi

Keadaan ekonomi awal kemerdekaan: 

1) keadaan Ekonomi Memburuk 

2) Inflasi tinggi diakibatkan peredaran uang jepang tidak terkendali. 

4) Indonesia belum memiliki Uang yang sah. 

5) Blokade ekonomi oleh Belanda dengan tujuan a. Mencegah masuknya senjata militer ke Indonesia. b. Mencegah penjualan hasil kebun Belanda. c. Melindungi Indonesia dari bangsa lain selain Belanda

Cara Pemerintah Mengatasi Kesulitan Moneter

Cara pemerintah mengatasi kesulitan Moneter: 

1) Melakukan pinjaman Nasional 

2) Oktober 1946 mengeluarkan Uang kertas yaitu Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). 

3) membentuk Bank Negara Indonesia 1 November 1946, sebelumnya terbentuk Bank Repoblik Indonesia (Shomin Ginko), Tugas Bank Negara mengatur nilai tukar ORI terhadap Valuta asing

Cara Menembus Blokade Ekonomi: 

1) Usaha Politis dengan India yang aktif membantu Indonesia di forum Internasional, Indonesia Mengirim 500.000 ton beras dan dijanjikan bahan pakaian oleh India. 

2) Usaha ekonomis melakukan perdagangan langsung dengan pihak luar negeri: 

a) BTC (Banking and Trading Corporation) swasta melakukan hubungan dengan pengusaha swasta Amerika Serikat Isbrantsen Inc, namun diketahui Belanda dan kapal Marti Behrman yang mengangkut barang Indonesia disita muatannya. 

b) membentuk perwakilan Indonesia yaitu Indonesia Office (Indoff) di Singapura memperjuangkan politik luar negeri sekaligus mengusahakan penembusan Blokade Ekonomi oleh Belanda. 

c) membentuk Kementrian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN) untuk membeli perlengkapan angkatan perang dan usaha memasukannya ke Indonesia.

 

Perkembangan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan Sampai Tahun 1950

Keragaman Ideologi dan Politik: 1) Ideologi Partai Nasionalis yaitu berdasarkan faktor kemanusiaan yang mengutamakan kesatuan bangsa sesuai dengan uud 1945 dan Pancasila, 2) Ideologi Partai Bersifat Agama  yang mengutamakan penyebaran dan penerapan kaidah-kaidah atau hukum-hukum yang berlaku pada sebuah Agama, 3) Ideologi Partai Bersifat Sosialisme-Komunisme bersifat Radikal dengan tujuan Internasionalisme yang menjunjung doktrin komunisme tunduk terhadap perintah Moskow sebagai pusat Komunisme Dunia.

Pengaruh perbedaan pandangan politik: 1) Pertiakaian Antar Partai Politk 2) terbentuknya partai Oposisi penentang pihak penguasa, kedua hal ini menyebabkan sering terjadi pergantian Kabinet dalam Pemerintahan sehingga setiap rencana yang telah dibuat tidak dapat dijalankan sepenuhnya.

Kabinet yang Berkuasa antara Tahun 1945-1950:

• Kabinet Syahrir (Kabinet pertama), Diketuai oleh Sutan Syahrir (Sosialis) menjadikan sistem pemerintahan Indonesia dari Presidensial ke Parlementer, program kabinet Syahrir: 1) Kesejahteraan Rakyat, 2) Mengatasi Konflik Indonesia dan Belanda secara damai dengan melakukan perundingan Linggarjati 10 November 1946 namun salah satu hasil perundingan yaitu “Indonesia diakui secara de-facto dibawah pimpinan Ratu Belanda” ditentang oleh banyak pihak dan menandakan berakhirnya kabinet Syahrir 

• Kabinet Amir Syarifuddin (Sosialis), mengusahakan Kesejahteraan Rakyat dan menyelesaikan pertikaian Indonesia dan Belanda secara damai dengan melakukan perjanjian  Renville 8 Desember 1947 yang ditentang banyak pihak karena isi perjanjian menguntungkan pihak belanda, berakhirnya kabinet Amir Syarifuddin dengan diserahkannya mandat kepada Presiden 23 Januari 1948 

• kabinet Hatta, program kerja hampir sama dengan kabinet sebelumnya, pada masa kabinet Hatta terjadi penyerahan Kedaulatan RI melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) dibelanda 27 Desember 1949 dan Belanda mengakui Indonesia sebagai Negara yang berdaulat. 

Dampak positif hasil KMB bagi Indonesia

Konferensi Meja Bundar memberikan dampak yang cukup menggembirakan bagibangsa. Indonesia. Karena sebagian besar hasil dari KMB berpihak pada bangsa Indonesia,sehingga dampak positif pun diperoleh Indonesia. Berikut merupakan dampak dari Konferensi Meja Bundar bagi Indonesia:

• Berhentinya perang antara Belanda dan Indonesia 

• Diakuinya Indonesia sebagai sebuah negara oleh belanda 

• Penarikan mundur tentara - tentara Belanda di wilayah Indonesia

• Pembangunan negara segera dimulai 

Dampak negatif KMB bagi Indonesia:

• Tertundanya penyelesaian masalah Irian Barat 

• Hutang Belanda pada 1942 sampai disepakatinya RIS akan ditangung RIS 

• Indonesia menjadi negara bagian RIS di mana menjadi bawahan dari pemerintahan Belanda

• Bentuk negara RIS tidak sesuai dengan cita - cita demokrasi  

XV. PEMBERONTAKAN YANG PERNAH TERJADI 

  Pemberontakan yang diakibatkan oleh persoalan ideologi

PKI  Madiun, 18 september 1948

Peristiwa ini di pimpinan oleh Moeso yang baru kembali dari Moskow. Aliran kiri itu merebut Madiun dan memproklamasikan ‘’Sovyet Republik Indonesia’’ namun mereka dapat di tumpas oleh para TNI Indonesia yang berjuang merebut kembali Madiun ketangan Negara Indonesia.

G30S/PKI, 30 september 1965

Terjadi peristiwa penghianatan G 30S/PKI yang di lakukan oleh kelompok dewan Revolusi Indonesia pimpinan Letkl Untung, komandan Batalyon I kawal kehormatan Resimen Cakrabirawa. PKI dan beserta ormas-ormasnya di bekukkan. Yang di sebut ormas PKI adala pemuda Rakyat (PR), Gerakan Wanita Indonesia (Garwani), Barisa Tani Indonesia (BTI), Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), perhimpunan mahasiswa Indonesia (Perhim), ikatan pemuda pelajar indonesia (IPPI), serta Himpunan Sejarah Indonesia (HIS).

DI / TII  Kartosuwiryo, 19 desember 1948

Peristiwa ini terjadi di jawa barat, yang di lakukan oleh pasukan darul islam di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Namun mereka dapat dihancurkan oleh pasukan Divisi Siliwangi pada saat itu.

Pemberontakan DI/TII di daerah Jawa Tengah, (1949-1962)

Pemberontakan berisi tentang DI/TII (darul islam) / (tentara islam Indonesia) yang di bawah pimpinan kartosuwiryo akan membentuk Negara islam di Indonesia

Pemberontakan DI/TII di Sulawesi selatan, 1957

DI/TII di bawah pimpinan Kahar Muzakar memberontak kepada Republik Indonesia. Namun akahirnya Kahar menyerah pada tanggal 17 agustus 1957

Pemberontakan DI/TII de Brebes, Jawa Tengah

Pemberontakan ini di pimpin oleh Amin Fatah

Pemberontakan DI/TII di Aceh

Pemberontakan ini di pimpin oleh Daud Beureuh

  Pemberontakan yang diakibatkan oleh persoalan kepentingan

APRA di Bandung, 23 januari 1950

APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di bawah pimpinan Westerling memberontak kepada RIS (Republik Indonesia Serikat). APRA dapat dihancurkan pada tanggal 24 januari 1950.

Pemerintah RIS menempuh dua cara untuk menumpas pemberontakan APRA di Bandung. Yaitu dengan melakukan tekanan terhadap pimpinan tentara Belanda dan melakukan operasi militer.

Perdana Menteri RIS Moh. Hatta mengutus pasukannya ke Bandung dan mengadakan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta.

Hasil dari perundingan tersebut, Westerling didesak untuk meninggalkan kota Bandung. Gerakan APRA semakin terdesak dan terus dikejar oleh pasukan APRIS bersama rakyat, dan akhirnya gerakan APRA dapat ditumpas.

Andi Aziz Ujungpadang, 5 april 1950

Andi Aziz adalah mantan seorang KNIL yang memberontak kepada RIS pada saat itu. Namun pada tanggal 26 april 1950 Andi Aziz menyerah karna kekalahannya.

RMS di Maluku, 1 november 1950

RMS yang singkatan dari (Republik Maluku Selatan) di bawah pimpinan Soumokil memberontak kepada RIS. Namun pemberontakannya tersebut berakhir setelah dapat di tumpaskan oleh TNI yang di pimpin oleh Slamet Riyadi, namun sayangnya Slamet Riadi gugur dalam peristiwa tersebut.

 Pemberontakan yang diakibatkan oleh persoalan system pemerintahan

PRRI di Sulawesi,(1958-1961)

PRRI yang berasal dari singkatan (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) melakukan pemberontakan di Sulawesi.

Permesta di Sulawesi,(1958-1961)

Permesta yang berasal dari singkaran (perjuangan rakyat semesta) melakukan pemberontakan di daerah Sulawesi.

XVI. MASA DEMOKRASI LIBERAL INDONESIA 1950-1959 

Pelaksanaan Pemerintahan

Tahun 1950-1959 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR (Parlemen).  Dalam waktu lima tahun (1950 -1955) PNI dan Masyumi secara bergantian memegang hegemoni poltik dalam empat kabinet yang pernah berlaku. 

Adapun susunan kabinetnya sebagai berikut;

1. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)

Program pokok dari Kabinet Natsir adalah:

• Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.

• Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.

• Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.

• Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.

• Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kabinet Natsir mendapatkan tugas utama yaitu proses integrasi Irian Barat. Akan tetapi, Kabinet Natsir kemudian mendapatkan kendala yaitu pada masa kabinet ini terjadi banyak pemberontakan seperti: Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS).

Kabinet Natsit memiliki keberhasilan dalam upaya perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

Dalam bidang ekonomi kabinet ini memperkenalkan sistem ekonomi Gerakan Benteng  yang direncanakan oleh Menteri Ekonomi, Sumitro Djojohadikusumo. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya adalah:

• Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.

• Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

• Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.

• Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini.

2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)

Program pokok dari Kabinet Soekiman adalah:

1. Menjamin keamanan dan ketentraman

2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.

3. Mempercepat persiapan pemilihan umum.

4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.

5. Menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.

Kabinet Sukiman ditenggarai melakukan Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA).

MSA sendiri kemudian dinilai mengkhianati politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia karena menerima MSA sama saja dengan ikut serta dalam kepentingan Amerika. Tindakan Kabinet Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.

Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah:

1. Program dalam negeri: 

1. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD 

2. Meningkatkan kemakmuran rakyat, 

3. Meningkatkan pendidikan rakyat, dan 

4. Pemulihan stabilitas keamanan negara

2. Program luar negeri: 

1. Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda,

2. Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta 

3. Menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.

Munculnya Peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli), Peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar yang di dukung PKI mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.

Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I:

1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran

2. Menyelenggarakan Pemilu dengan segera

3. Pembebasan Irian Barat secepatnya

4. Pelaksanaan politik bebas-aktif

5. Peninjauan kembali persetujuan KMB.

6. Penyelesaian pertikaian politik.

Dalam menjalankan fungsinya, kabinet ini berhasil melakukan suatu prestasi yaitu:

• Merampungkan persiapan pemilu yang akan diselenggarakan 29 September 1955

• Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955

Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 memiliki pengaruh dan arti penting bagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia- Afrika dan juga membawa akibat yang lain, seperti :

• Berkurangnya ketegangan dunia

• Australia dan Amerika mulai berusaha menghapuskan politik diskriminasi ras di negaranya.

• Indonesia mendapatkan dukungan diplomasi dari negara Asia-Afrika dalam usaha penyatuan Irian Barat di PBB

Pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo I, Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadisuryo memperkenalkan sistem ekonomi yang dikenal dengan sistem Ali-Baba. Sistem ekonomi Ali-baba diperuntukan menggalang kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikkan dengan Ali dan penguaha Tionghoa yang diidentikkan dengan Baba.

Sistem ekonomi ini merupakan penggambaran ekonomi pribumi – China. Sistem Ali Baba digambarkan dalam dua tokoh, yaitu: Ali sebagai pengusaha pribumi dan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi yang diarahkan pada pengusaha China.

Dengan pelaksanaan kebijakan Ali-Baba, pengusaha non-pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan kepada pengusaha Indonesia. Sistem ekonomi ini kemudian didukung dengan :

• Pemerintah yang menyediakan lisensi kredit dan lisensi bagi usaha  swasta nasional 

• Pemerintah memberikan perlindungan agar pengusaha nasional mampu bersaing dengan pengusaha asing

Pelaksanaan sistem ekonomi Ali-Baba tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para pengusaha pribumi akhirnya hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha Tionghoa untuk mendapatkan kredit dari pemerintah.

Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah:

1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.

2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru

3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi

4. Perjuangan pengembalian Irian Barat

5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

Kabinet Burhanuddin Harap ini mencatatkan sejumlah keberhasilan dalam menjalankan fungsinya, seperti:

1. Keberhasilan menyelenggarakan Pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember untuk memilih Dewan Konstituante.

2. Membubarkan Uni Indonesia-Belanda

3. Menjalin hubungan yang harmonis dengan Angkatan Darat

4. Bersama dengan Polisi Militer melakukan penangkapan para pejabat tinggi yang terlibat korupsi

Pemilu yang dilakukan pada tahun 1955 menghasilkan 4 partai besar di Parlemen yaitu, PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Pemilu itu diikuti oleh 27 dari 70 partai yang lolos seleksi.

Kabinet Ali Sastramojoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut:

1. Perjuangan pengembalian Irian Barat

2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.

3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.

4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara.

5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.

6. Pembatalan KMB

7. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif

8. Melaksanakan keputusan KAA.

Kabinet Djuanda (9 April 1957- 5 Juli 1959)

Program pokok dari Kabinet Djuanda dikenal sebagai Panca Karya yaitu:

• Membentuk Dewan Nasional

• Normalisasi keadaan RI

• Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB

• Perjuangan pengembalian Irian Jaya

• Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan

Berakhirnya  Demokrasi Liberal di Indonesia.

1. Kekacauan politik 

2. Kegagalan konstituante 

Dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa partai politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mengambil kebijakan untuk mengatasi kemelut politik. Oleh karena itu pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi sebagai berikut;

1. Pembubaran Konstituante.

2. Berlakunya kembali UUD 1945.

3. Tidak berlakunya UUDS 1950.

4. Pembentukan MPRS dan DPAS.

Setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan tidak diberlakukannya lagi UUDS 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan Demokrasi Liberal tidak berlaku lagi di Indonesia dan mulainya sistem Presidensil dengan Demokrasi Terpimpin ala Soekarno.

XVII. DEMOKRASI TERPIMPIN DI INDONESIA (1959-1965)

Demokrasi Terpimpin di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. 

Berbagai peristiwa pada masa Demokrasi Terpimpin, antara lain:

Pembentukan MPRS

Tugas MPRS terbatas pada menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Beberapa keputusan yang dibuat oleh MPRS:

1. Melaksanakan Manifesto politik

2. Pengangkatan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup

3. Pidato presiden yang berjudul Berdiiri di atas Kaki Sendiri sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri.

Pembentukan Dewan  Pertimbangan Agung Sementara

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasakan Penpres No. 3 Tahun 1959. Lembaga tinggi Negara diketuai oleh presiden dan Roeslan Abdulgani sebagai wakilnya. Tugas DPAS adalah member jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah.

Pembentukan Kabinet Kerja

Pada tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk kabinet kerja. Karena tidak ada wakil presiden, maka presiden mengadakan jabatan menteri pertama. Ir. Juanda ditunjuk untuk memegang jabatan itu. Program kabinet kerja disebut dengan Tri Program meliputi:

1. mencukupi kebutuhan sandang pangan,

2. menciptakan keamanan Negara,

3. mengembalikan Irian Barat.

Pembentukan Front Nasional

Front Nasional dibentuk berdasarkan Penpres No. 13 tahun 1959. Tujuan dari Front nasional adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi suatu kekuatan menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Prsiden. Tugas dari Front Nasional adalah:

1. Menyeesaikan revolusi nasional

2. Melaksankan pembangunan

3. Mengambalikan Irian Barat

Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas)

Depernas dipimpin oleh Mohammad Yamin dan beranggotakan 50 orang. Tugas Depernas adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional sekaligus menilai pelaksanaannya. Pada tahun 1963, Depernas berganti naman menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Beppenas). Ketua badan ini diambil alih oleh presiden. Tugas Beppenas adalah:

1. Menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek

2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan

3. Menilai hasil kerja mendataris MPRS

Pembentukan DPR-GR

Pembubaran DPR hasil Pemiu 1955 disebabkan oleh penolakan DPR terhadap RAPBN tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Presiden kemudian mengeluarkan Penpres yang menyatakan DPR dibubarkan. Sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat gotong-Royong (DPR-GR) yang anggotanya ditunjuk oleh presiden. Tugas DPR-GR adalah: melaksanakan manifesto politik, mewujudkan amanat penderitaan rakyat, melaksanakan demokrasi terpimpin.

Ekonomi pada Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin dibentuk Seokarno pasca adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam bidang ekonomi dipraktekkan ssstem ekonomi  Terpimpin, Presiden Soekarno secara langsung terjun dan mengatur perekonomian-perekonomian yang terpusat pada pemerintah pusat yang menjurus pada sistem ekonomi etatime menyebabkan menurunnya kegiatan ekonomi. Pada gilirannya keadaan perekonomian mengalami invlasi yang cukup parah. Pada akhir tahun 1965 inflasi telah mencapai 650 persen. Berbagai kebijakan Ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin antara lain:

1. Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang diketuai oleh Presiden Soekarno dengan tugas menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, serta mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan tersebut.

2. Melakukan pemotongan nilai mata uang atau senering pada tanggal 25 Agustus 1959 yang isinya : uang kertas pecahan bernilai Rp. 500 menjadi Rp. 50, uang kertas pecahan Rp. 1.000 menjadi Rp. 100, dan pembekuan simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000.

3. Deklarasi Ekonomi atau Dekan disusun oleh Panitia 13. Anggota panitia ini bukan hanya para ahli ekonomi, namun juga melibatkan para pimpinan partai politik, anggota Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), pimpinan DPR, DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin

4. Adanya devaluasi terhadap mata uang Rp. 1.000 menjadi Rp. 1

5. Pembentukan Bank Tunggal Milik Negara

Penyebab pokok kegagalan ekonomi terpimpin 

• Untuk menanggulangi keadaan ekonomi yang semakin suram, pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu "Deklarasi Ekonomi" atau "Dekon", beserta 14 peraturan pokoknya.

• Dekon dinyatakan sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia yang menjadi bagian dari strategi umum Revolusi Indonesia. Tujuan Dekon adalah : menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis dan bebas dari sisa-sisa imperialisme, untuk mencapai tahap ekonomi sosial Indonesia dengan cara terpimpin.

• Konsepsi Dekon ini dalam pelaksanaannya membawa akibat stagnasi bagi ekonomi Indonesia. Pada tanggal 26 Mei 1963 dikeluarkan 14 pokok peraturan, tetapi peraturan-peraturan itu sendiri dalam pelaksanaannya bertentangan dengan prinsip-prinsip Dekon.

• Adapun sebab-sebab pokok kegagalan ekonomi terpimpin yang berlandaskan Dekon adalah :

1. Penanganan masalah ekonomi tidak rasional, lebih bersifat politis dan tidak ada kontrol.

2. Tidak adanya ukuran yang obyektif di dalam menilai sesuatu usaha atau hasil orang.

Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pada masa Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri Indonesia lebih condong ke blok Timur hal ini dikarenakan kekecewaan Indonesia terhadap negara-negara Barat yang dianggap kurang mendukung perjuangan Indonesia dalam upaya pembebasan Irian Barat. Beberapa kebijakan luar negeri yang ditempuh oleh presiden Seokarno antara lain:

1. Bersama dengan Yugoslavia, India, Ghana, dan Mesir, Indonesia memprakarsai berdirinya Gerakan Non Blok (1961)

2. Pada saat pelaksanaan ASIAN Games ke-4 yang dilakukan di Jakarta, Indonesia tidak mengundang Israel dan Taiwan.

3. Presiden Soekarno membagi kekuatan dunia menjadi dua yaitu Oldefo dan Nefo

4. Indonesia menyelenggaakan pecan olahraga untuk negara negara Nefo yang bernama Game of The Emeging Forces (Ganefo) sebagai tandingan dari Olimpiade

5. Pembentukan poros Jakarta-Peking, yakni kerjasama antara Indonesia dengan Cina

6. Melakukan konfrontasi dengan Malaysia

7. Presiden Soekarno merencanakan akan membentuk Conference of The New Emerging Forces (Conefo) sebagai tandingan dari PBB.

8. Indonesia keluar dari PBB yang diumumkan secara langsung oleh Presiden Soekarno pada tanggal 7 Januari 1965.

Penyimpangan Demokrasi Terpimpin di Indonesia

Berbagai penyimpangan muncul pada masa Demokrasi Terpimpin. Kekuasaan presiden yang sangat besar menjadi salah satu penyebabnya. Berbagai penyimpangan yang muncul antara lain:

1. Prosedur pembentukan MPRS dan DPRS, yang keduanya ditetapkan oleh Penpres. Pada hal menurut undang-undang kedua lembaga tersebut dibentuk berdassakan pemilu.

2. Membubarkan DPR hasil pemilu 1955, menurut UUD 1945 bahwa DPR adalah mitra presiden dalam membuat undang-undang dan menetapkan RAPBN.

3. Menjadikan kedudukan pemimpin lembaa tertinggi dan lembaga Negara sebagai menteri yang berarti sebagai pembantu presiden. Pada hal menurut UUD 1945 kedudukan MPR berada di atas presiden, sedangkan kedudukan lembaga-lembaga tinggi sejajar dengan presiden.

4. Membentuk Front Nasional dan Musyawarah Pembantu pimpinan Revolusi. Kedua lembaga tersebut tidak ada dalam UUD 1945.

5. Pengangkatan presiden seumur hidup, hal ini merupakan penyimpangan terhadap UUD 1945. Menurut Pasal 7 UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden memagang jabatan selama lima tahun sesudahnya dapat dipilih kembali

6. Lembaga-lembaga Negara berintikan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom). Hal ini mengakibatkan Komunis (PKI) banyak memegang peranan penting dalam percaturan politik Negara. Di samping itu dengan memasukan PKI dalam pemerintahan itu jelas bertentangan dengan Pancasila

7. Politik luar negeri Indonesia lebih condong ke blok timur.

XVII. KONFRONTASI INDONESIA-MALAYSIA

Memasuki 1960-an, muncul ide pembentukan federasi Malaysia yang meliputi wilayah semenanjung Malaya, Singapura, dan Kalimantan utara (Sabah, Sarawak, dan Brunei). Malaya telah merdeka sejak 1957. Tapi, hubungan dengan Indonesia tak bisa dibilang mesra.

Dalam pandangan Presiden Sukarno, pembentukan federasi Malaysia bakal membuat Indonesia terjepit beberapa kekuatan neo-imperalis. "...di sebelah utara terdapat bekas jajahan Inggris yaitu Malaya sampai Kalimantan Utara; di Selatan, ada Australia dan Selandia Baru," tulis John Legge, akademisi yang menyusun biografi Sukarno.

Digelar perundingan--yang juga melibatkan Filipina. Disepakati akan ada jajak pendapat di Kalimantan Utara pada Agustus 1963. Cuma, belum lagi hasil jajak pendapat diumumkan, tanggal deklarasi federasi Malaysia telah ditetapkan, yaitu 16 September 1963. Indonesia pun tak bisa lagi menahan diri.

Di Jakarta, ribuan demonstran menyerang kantor Kedubes Inggris dan Malaya. Di Kuala Lumpur, Kedubes Indonesia gantian diserang. Pada 17 September 1963, hubungan diplomatik Malaya-Indonesia akhirnya berakhir.

Pada 3 Mei 1964, Sukarno mencetuskan Dwi Komando Rakyat (Dwikora). Yaitu, pertama, pertinggi ketahanan Revolusi Indonesia. Kedua, bantu perjuangan rakyat Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak untuk menghancurkan Malaysia.

Indonesia kemudian menyatakan keluar dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), pada Januari 1965, setelah Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Konfrontasi Indonesia-Malaysia usai saat Sukarno diturunkan dari kursi kekuasaan. Orde Baru kemudian memulihkan hubungan dengan Sang Tetangga. 

XVIII. Pengertian Orde Baru

Latar Belakang Lahirnya Orde Baru 

Masa pemerintahan orde baru dimulai pada tahun 1967. Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada jenderal Soeharto melalui Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).

Rakyat Indonesia melakukan demo besar-besaran yang menuntut pembubaran PKI dan pengadilan bagi tokoh-tokoh PKI. Melalui bantuan Angkatan ’66, masyarakat Indonesia mengajukan Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat, yaitu:

1. Menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI beserta organisasi-organisasi pendukungnya, seperti Gerwani, Lekra, BTI, Pemuda Rakyat, dan sebagainya.

2. Menuntut pemerintah untuk melakukan pembersihan kabinet Dwikora (Dwi Komando Rakyat) dari unsur-unsur PKI, seperti wakil Perdana Menteri I, Drs. Soebandrio.

3. Menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok dan memperbaiki ekonomi. Kondisi ekonomi Indonesia tidak stabil sejak era kemerdekaan, dan makin memburuk pada pertengahan tahun 60-an.

Tujuan Orde Baru

Secara lengkap, berikut tujuan umum pemerintahan orde baru:

1. Mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada era pemerintahan orde lama.

2. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara.

3. Melaksanakan amanat Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

4. Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional, guna mempercepat proses pembangunan bangsa.

Sistem Pemerintahan Orde Baru

Kebijakan Pemerintah Orde Baru

Kebijakan Pemerintah Orde Baru 

Tujuan utama pemerintahan orde baru adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai macam kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan Ekonomi

Membuat program yang disebut dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Repelita dimulai pada tahun 1969 hingga 1994, dan berhasil meningkatkan ekonomi nasional. Salah satu keberhasilannya adalah swasembada beras yang dicapai pada tahun 1984.

Pemerintah melaksanakan program trilogi pembangunan demi pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Kebijakan Politik

Kebijakan politik dalam negeri pertama adalah pembubaran PKI beserta organisasi-organisasi sayapnya, dan membersihkan DPR / MPR dari unsur-unsur PKI.

Pemilu pada masa orde baru pertama kali dilakukan pada tahun 1971. Pemerintah kemudian menyederhanakan partai politik (dari 10 menjadi 3), meresmikan peran militer dalam pemerintahan (dwifungsi ABRI), serta mewajibkan Penataran P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) bagi masyarakat.

Irian Barat dan Timor Timur disahkan sebagai wilayah kekuasaan NKRI lewat perjanjian dan konfrontasi.

Pemerintah juga menggagas berdirinya ASEAN, setelah sebelumnya mengakui negara Singapura, memulihkan hubungan dengan Malaysia (bermusuhan pada masa orde lama), dan kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1967 setelah keluar pada tahun 1965.

3. Kebijakan Sosial

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti: Program Keluarga Berencana, Transmigrasi, Gerakan Wajib Belajar, dan Gerakan Orang Tua Asuh.

Ciri-Ciri Pemerintahan Orde Baru

Ciri Ciri Pemerintahan Orde Baru – thpardede.wordpress.com

1. Pemerintahan diktator dan otoriter, tetapi kondisi tetap aman, nyaman, dan terkendali.

2. Implementasi hak asasi manusia masih sangat terbatas dan masih marak terjadi pelanggaran HAM.

3. Indonesia kembali menjadi anggota PBB.

4. Pemilu hanya diikuti 3 partai yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Pemilu diadakan 5 tahun sekali, tetapi tidak bersifat demokratis.

5. Terjadi pemerintahan dengan sistem sentralistik kekuasaan pada presiden, dimana seluruh proses politik ditopang dan diatur oleh presiden.

6. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sedang berkembang pesat tetapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan.

7. Kebebasan pers sangat terbatas dan tindak korupsi terjadi dimana-mana.

8. Kebijakan publik tidak transparan, serta tidak adanya kebebasan untuk berpendapat, sehingga memberikan kesan ideologi tertutup.

XIX. SEJARAH SINGKAT REFORMASI DI INDONESIA 

Latar Belakang Reformasi

1. KKN 

Keberhasilan ekonomi maupun infrastruktur Orde Baru kurang diimbangi dengan pembangunan mental (character building) para pelaksana pemerintahan (birokrat), aparat keamanan maupun pelaku ekonomi (pengusaha / konglomerat). Kalimaksnya, pada pertengahan tahun 1997, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sudah menjadi budaya (bagi penguasa, aparat dan penguasa)

2. Krisis Politik

Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak di pegang oleh para penguasa. 

Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidak percayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dam MPR yang dipandang sarat dengan nuansa KKN.

3. Krisis Hukum

Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukkan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya.

4. Krisis Ekonomi

Krisis moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisi global tersebut. Krisi ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin bertambah lesu. Kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan yaitu dengan dilikuidasainya sejumlah bank pada akhir tahun 1997. 

5. Krisis Kepercayaan

Demontrasi di lakukan oleh para mahasiswa bertambah gencar setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncak aksi para mahasiswa terjadi tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta. Aksi mahasiswa yang semula damai itu berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya empat orang mahasiswa Trisakti yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan.

 Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri/berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan Jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie dan langsung diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru di Istana Negara.

B. PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA REFORMASI

1. Munculnya Gerakan Reformasi

Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi, pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan, terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. 

Beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa anatara lain sebagai berikut :

• Adili Soeharto dan kroni-kroninya.

• Amandemen UUD 1945

• Penghapusan Dwi Fungsi ABRI

• Otonomi daerah yang seluas-luasnya

• Supremasi hokum

• Pemerintahan yang berisi dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

C. PERKEMBANGAN POLITIK SETELAH REFORMASI

1) Kebebasan Menyampaikan Pendapat / Memberikan kebebasan pers

2) Reformasi Bidang Hukum, yaitu dengan dibentuknya Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan juga KPK

2. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI

3. Amandemen UUD 1945

4. Melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Langsung

5. Melaksanakan Pemilu dengan system multi partai

XX. LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL DAN PERAN INDONESIA DALAM KERJA SAMA INTERNASIONAL 

Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok

Gerakan ini diilhami oleh Dasasila Bandung yang disepakati pada Konferensi Asia Afrika tahun 1955.

Indonesia berperan penting dalam Gerakan Non-Blok, beberapa peran Indonesia antara lain sebagai berikut :

• Presiden Soekarno adalah satu dari lima pemimpin dunia yang mendirikan GNB;

• Indonesia menjadi pemimpin GNB tahun 1991. Saat itu, Presiden Soeharto terpilih menjadi ketua GNB. Sebagai pemimpin GNB, Indonesia sukses menggelar KTT X GNB di Jakarta.

• Indonesia juga berperan penting dalam meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991

Peran Indonesia di ASEAN

Berikut adalah penjelasan dari peran Indonesia dalam ASEAN :

1. Sebagai salah satu pendiri ASEAN

Indonesia adalah salah satu dari lima negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa dasar berdirinya ASEAN adalah deklarasi Bangkok, dimana deklarasi tersebut ditanda tangani oleh menteri luar negri dari kelima negara pendiri ASEAN, Yaitu :

• Adam Malik dari Indonesia

• Narsisco Ramos dari Filipina

• Tun Abdul Razak dari Malaysia

• Rajaratnam dari Singapura

• Thanat Koman dari Thailand

2. Sebagai Salah Satu Pemimpin ASEAN

Pada Zaman Orde Baru yaitu pada masa kepemimpinan Presiden Suharto (tahun 2004), Indonesia menjadi pemimpin ASEAN, dimana dengan gaya kepemimpinannya Indonesia mampu menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. 

3.  Sebagai Tuan Rumah KTT Asean

Indonesia telah mendapatkan kepercayaan untuk mengadakan beberapa kali Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Adapun KTT ASEAN yang pernah diselenggarakan di Indonesia antara lain adalah :

• KTT ASEAN Ke-1 yang dilaksanakan pada 23 hingga 24 Februari 1976 di Bali. Dalam KTT tersebut terdapat kesepakatan tentang pembentukan sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta dengan Sekretaris Jendral (Sekjen) pertamanya adalah putra Indonesia yang bernama H.R. Dharsono

• KTT ASEAN ke-9 yang dilaksanakan pada 7 hingga 8 Oktober 2003 di Bali. Dalam KTT tersebut, Indonesia mengusulkan pembentukan Komunitas Asean (Asean Community) yang mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan.

• KTT ASEAN ke-18 yang dilaksakan pada tanggal 4 hingga 8 Mei 2011 di Jakarta

• KTT ASEAN ke-19 yang dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 19 Nopember 2011 di Bali. Dalam Konferensi tersebut didapat kesepakatan tentang Kawasan bebas senjata nuklir di Asia tenggara atau yang dikenal dengan Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ)

4.  Mampu menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara

Indonesia telah banyak membantu menjaga perdamaian khususnya di kawasan Asia Tenggara, yaitu dengan membantu penyelesaian konflik-konflik yang dialami oleh negara anggota ASEAN lainnya.

• Pada tahun 1987, Indonesia menjadi penengah saat terjadinya konflik antara Kamboja dan Vietnam yang pada akhirnya pada tahun 1991 dalam Konferensi Paris, kedua negara tersebut menyepakati adanya perjanjian damai.

• Indonesia menjadi penengah antara Moro National Front Liberation (MNFL) dengan pemerintah Filiphina, yang pada akhirnya kedua belah pihak tersebut sepakat untuk melakukan perjanjian damai yang dilakukan pada pertemuan di Indonesia.