Pemikiran PBB dan Proklamasi kemerdekaan RI
PEMIKIRAN PBB DAN PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945
Oleh: Deby Debora
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang Masalah
Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17
Agustus 1945 yang diucapkan oleh Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia
merupakan tonggak sejarah berdirinya negara Republik Indonesia dan merupakan
babak baru sejarah bangsa Indonesia setelah lama berada di bawah penjajahan
bangsa asing. Pernyataan kemerdekaan Indonesia tersebut mencerminkan kuatnya
keinginan bangsa Indonesia untuk mengatur negara sendiri tanpa campur tangan
bangsa lain. Paska pernyataan kemerdekaan, langkah awal yang dilakukan para
pendiri bangsa Indonesia adalah menyusun konstitusi negara sebagai sumber hukum
ketata negaraan. Melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI),
maka pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia dengan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara seperti
yang tercantum dalam pembukaan Undang- Undang Dasar tersebut. Masalah
selanjutnya yang dihadapi bangsa Indonesia paska proklamasi adalah
mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan
tersebut dilakukan karena adanya pihak-pihak yang tidak ingin berdirinya Negara
Republik Indonesia, baik dari luar bangsa Indonesia maupun dari lingkungan
internal bangsa Indonesia sendiri. Tantangan 2 eksternal yang dihadapi bangsa
Indonesia adalah keinginan pemerintah Belanda melalui tentara sekutu untuk
kembali menguasai dan meneruskan penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Untuk
menghadapi tantangan eksternal tersebut usaha mempertahankan proklamasi
kemerdekaan dilakukan melalui diplomasi dalam bentuk perundingan, misalnya
perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 12 November 1946.
mendarat di Jawa dan Sumatera pada April 1946. Sebelum mneraik diri Inggris
berhasil memaksa Belanda untuk mengadakan perundingan guna mengakhiri pertempuran
dengan RI. Hasilnya adalah Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada 12
November 1946. Perjanjian Linggarjati membentuk kesepakatan bahwa Belanda akan
mengakui kedaulatan RI secar de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Kedua
belah pihak berjanji akan bekerjasama membentuk Republik Indonesia Serikat yang
berdaulat, demokratis, dan federal di bawah naugan Uni , 2009: 216).
Penyelesaian tantangan eksternal melalui jalur diplomasi dan perundingan banyak
menemui rintangan dari kalangan internal bangsa Indonesia sendiri yang ditandai
oleh jatuhnya kabinet Syahrir. Pada sisi lain tentara Belanda juga melakukan
pelanggaran terhadap perjanjian Linggarjati dengan agresi militer yang
dilakukan pada tanggal 20 Juli 1947. Oleh karena itu, selain melalui jalan
perundingan, usaha mempertahankan kemerdekaan dari serangan eksternal juga
dilakukan melalui jalan perang atau konfrontasi. Dampak penyelesaian
konfrontasi dengan tentara Belanda adalah munculnya simpati dunia internasional
atas perjuangan Tentara Republik Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Dukungan
dunia internasional melalui Komisi jasa Baik PBB memaksa Republik Indonesia dan
Belanda melakukan 3 perundingan di atas kapal Amerika Serikat USS Renville,
sehingga perundingan itu disebut perundingan Renville. campur tangan guna
mengakhiri permusuhan. Dengan dukungan AS, Komisi Jasa baik PBB berhasil
mengajak Indonesia dan belanda untuk berunding di atas kapal milik AS USS
Renville yang berlabuh di teluk Jakarta. Pada 17 Januari 1948, setelah melalui
perundingan alot kedua belah pihak menandatangani kesepakatan yang disebut
Perjanjian Renville. Isi Perjanjian Renville memuat pengakuan de facto atas
republik Indonesia dan mengatur peralihan Uni Indonesia-Belanda. Selain itu
diduduki Belanda . Perjanjian Renville yang ditandatangani oleh Pemerintah
Indonesia berdampak luas pada ketidaksetujuan terhadap penyelesaian konflik
antara Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda melalui jalur diplomasi.
Ketidak setujuan atas perjanjian Renville juga memunculkan keinginan
kelompok-kelompok tertentu untuk mendirikan negara dengan idiologi dan dasar
yang lain. Misalnya pemberontakan bersenjata Partai Komunias Indonesia di bawah
pimpinan Musso pada tahun 1948 di Madiun yang ingin mengganti Pancasila dengan
idiologi komunis di Indonesia. Selain kelompok komunis yang ingin mengganti
idiologi Pancasila dengan idiologi komunis, kelompok Islam juga ingin merubah
idiologi Pancasila dengan idiologi Islam bahkan memunculkan keinginan adanya
bentuk negara Islam di Indonesia. Apabila ditelusuri ke belakang, jauh sebelum
pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 keinginan
pembentukan Negara Islam di Indonesia sudah muncul dengan berdirinya Partai
Sarikat Islam oleh Hadji Oemar Said Tjokro Aminoto yang menggunakan Islam
sebagai dasar perjuangan. Setelah wafatnya Hadji Oemar 4 Said Tjokro Aminoto
perjuangan pembentukan Negara Islam Indonesia juga diteruskan oleh tokoh-tokoh
Islam lainnya, seperti Abi Kusno, Agus Salim, Wachid Hasyim. Keinginan
pembentukan Negara Islam Indonesia secara konstitusional sudah dilaksanakan
oleh tokoh-tokoh Islam pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia melalui
sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret
1945. Sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI) terjadi pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam
masa sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
ini persoalan dasar negara merupakan pembicaraan yang memakan waktu panjang.
Tokoh-tokoh Islam menginginkan negara Indonesia menggunakan syariat Islam
sebagai dasar dan idiologi negara, sementara tokoh lain menginginkan Pancasila
sebagai dasar idiologi negara. Melalui panitia sembilan, akhirnya berhasil
menetapkan Piagam Jakarta dengan Pancasila kewajiban menjalankan syariat Islam
bagi pemeluknya. Setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945
dalam sidang pertamanya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan
Undang- Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi resmi negara Republik Indonesia.
Perubahan mendasar dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) terhadap Piagam Jakarta, yaitu dihilangkannya tujuh kata pada sila
pertama dalam Piagam Jakarta. Sila pertama Piagam Jakarta yang berbunyi 5
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluktujuh kata tersebut
mengecewakan tokoh-tokoh Islam Indonesia. Apabila dilihat dari sidang-sidang
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekan Indonesia (BPUKI) dan sidang
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) perjuangan pembentukan Negara
Islam Indonesia dilakukan melalui jalan konstitusional, yaitu diperjuangkan
oleh tokoh-tokoh Islam yang tergabung dalam BPUPKI dengan memasukkan syariat
Islam sebagai dasar negara meskipun secara konstitusional dianggap gagal
sehingga mengecewakan kelompok pergerakan Islam Indonesia. Selain secara
konstitusional, pembentukan Negara Islam Indonesia juga dilakukan secara
inkonstitusional melalui gerakan konfrontasi. Langkah konfrontasi dalam
pembentukan Negara Islam Indonesia dilakukan oleh Sekarmadji Maridjan
Kartosoewirjo. Sebelum gerakan konfrontasi dipilih, ide pendirian Negara Islam
Indonesia oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo sebenarnya sudah banyak
disampaikan melalui konggres-konggres Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII),
contohnya adalah pemikiran tentang sikap hidjrah Partai Sarikat Islam
Indonesia, pada tahun 1936 dan program aksi hijrah pada tahun 1937. Dapat
dikatakan bahwa Kartosoewirjo menggunakan Partai Sarikat Islam Indonesia
sebagai wadah untuk menyampaikan ide-ide pembentukan Negara Islam Indonesia.
Selain melalui partai tersebut, Kartoseowirjo juga menggunakan Partai Masyumi
sebagai wadah perjuangan. Gerakan konfrontasi yang dilakukan Sekarmadji
Maridjan Kartosoewirjo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia dilandasi oleh
kekecewaan dan 6 ketidak setujuan terhadap pemerintah Republik Indonesia atas
perjanjian Renville setelah terjadinya agresi Belanda ke wilayah Republik
Indonesia. Dalam perjanjian Renville 17 Januari 1948, menyatakan bahwa Belanda
memiliki kedaulatan atas Indonesia sebelum dibentuk Negara Indonesia Serikat
dengan Indonesia sebagai negara bagian dari Republik Indonesia Serikat bentukan
Belanda. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka wilayah Republik Indonesia
menjadi lebih sempit, sehingga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Jawa
Barat yang dianggap sebagai wilayah Belanda harus dipindahkan ke Jawa Tengah.
Indonesia, yang menyangkut masalah peletakan senjata dalam konflik antara
Indonesia dan Belanda. Persetujuan berisi perbagai macam ketentuan dan syarat
mengenai pelaksanaan gencatan senjata dan beberapa pasal sebagai dasar
perundingan politik, kedaulatanBelanda di Indonesia sebelum terbentuknya Negara
Indonesia Serikat dan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara bagian.
Perpindahan anggota TNI dari Jawa Barat ke Jawa Tengah tersebut menyebabkan
Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo menganggap adanya kekosongan pemerintahan dan
tentara di wilayah Jawa Barat. Kekosongan pemerintahan dan tentara di wilayah
Jawa Barat tersebut dimanfaatkan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo untuk
memproklamirkan Negara Islam Indonesia di wilayah Jawa Barat. Proklamasi Negara
Islam Indonesia oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dilakukan pada tanggal 7
Agustus 1949 di Tasikmalaya Jawa Barat. Pada tanggal 7 Agustus 1949, bertepatan
dengan 12 Syawal 1368 H, di Desa Cisampang, Kecamatan Cilugalar, Kawedanan
Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, S.M. Kartosoewirjo bersama pengikutnya
memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) dengan Kartosoewirjo
sebagai presidennya). 7 Proklamasi Negara Islam Indonesia tersebut terjadi di
tengah-tengah agresi Belanda ke wilayah Indonesia, dan setelah terjadi
pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Pemerintah Belanda maka Kartosoewirjo
dengan Negara Islam Indonesianya diminta untuk kembali bergabung menjadi Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi Kartosoewirjo menolak ajakan kembali
ke Republik Indonesia. Perselisihan antara pemerintah Indonesia di bawah
Presiden Soekarno pada masa itu tidak hanya dengan Kartosoewirjo tetapi juga
dengan Daud Baurueh di Aceh yang menyatakan memisahkan diri dari Republik
Indonesia dan ikut dengan Negara Islam Indonesia Kartosoewirjo. Demikian juga
Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, Amir Fatah di Jawa Tengah dan Ibnu Hadjar di
Kalimantan Selatan menyatakan ikut menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia
Kartosoewirjo. Peristiwa tersebut akhirnya memaksa pemerintah Republik
Indonesia untuk mengambil sikap tegas terhadap Kartosoewirjo dengan Negara
Islam Indonesia yang didirikannya. Konfrontasi antara Kartosoewirjo dengan
Pemerintah Republik Indonesia dan keengganan Kartosoewirjo untuk menyerahkan
diri kepada Pemerintah Republik Indonesia, maka gerakannya dianggap sebagai
pemberontakan yang harus dibasmi. Konfrontasi tersebut terjadi hampir 13 tahun
lamanya sampai tertangkapnya Kartosoewirjo oleh pihak Tentara Nasional
Indonesia (TNI). Dengan ditangkap dan dihukum matinya Kartosoewirjo pada tahun 1962,
maka Negara Islam Indonesia dengan sendirinya bubar. 8 Berdirinya Negara Islam
Indonesia (NII) di awal masa kemerdekaan Republik Indonesia tersebut, merupakan
salah satu peristiwa penting yang membekas dalam catatan sejarah panjang
Republik Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia
dari rongrongan internal bangsa Indonesia. Dalam peristiwa sejarah tersebut,
Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo adalah tokoh pemberontak yang gagal
mendirikan negara di wilayah Republik Indonesia melalui jalan konfrontasi.
. Tujuan Penelitian
Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran dalam piagam PBB dan proklamasi 17
agustus 1945
Manfaat
Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat sebagai berikut:
1) Menambah
wawasan dan pemahaman kepada pembaca umumnya dan khususnya peneliti tentang pemikiran
dalam piagam PBB dan proklamasi 17 agustus 1945
2) Memberikan
sumbangan pemikiran kepada guru mata pelajaran sejarah khususnya tentang
pemikiran dalam piagam PBB dan proklamasi 17 agustus 1945
3) Memberikan informasi kepada pihak lain yang ingin meneliti pada masalah yang sama.
Pemikiran
dalam piagam PBB, proklamasi 17 agustus 1945 dan perangkat kenegaraan serta
maknanya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kini
PBB
1. Diplomasi Preventif dan Mediasi
Cara
paling efektif untuk mengurangi penderitaan manusia dan biaya ekonomi yang
besar akibat konflik dan akibatnya adalah dengan mencegah konflik itu terjadi.
PBB berperan penting dalam pencegahan konflik dengan menggunakan perangkat
diplomasi, pengaruh besar, dan mediasi.
2. Pemelihara Perdamaian
Pemelihara perdamaian telah terbukti menjadi salah satu alat paling efektif bagi PBB untuk membantu penyelesaian konflik. Saat ini operasi pemeliharaan perdamaian tidak hanya ditujukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tetapi juga untuk memfasilitasi proses politik, melindungi warga sipil, membantu dalam perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi mantan kombatan, mendukung proses konstitusional dan pemilihan, melindungi dan mempromosikan Hak Asasi Manusia (HAM), membantu memulihkan aturan hukum, serta memperluas otoritas negara yang sah. Operasi pemelihara perdamaian mendapatkan mandat dari Dewan Keamanan PBB. Terdapat 15 operasi pemelihara perdamaian PBB yang saat ini dikerahkan dari total 71 yang dikerahkan sejak 1948.
3. Pembangun Perdamaian
Kegiatan-kegiatan pembangun perdamaian PBB ditujukan untuk membantu negara-negara terlepas dari konflik, mengurangi risiko konflik berulang, serta membuat landasan bagi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan.
4. Melawan Terorisme
PBB seringkali diminta untuk mengkoordinir perjuangan dunia melawan terorisme. Delapan belas instrumen universal melawan terorisme internasional telah diuraikan dalam kerangka kerja PBB yang berkaitan dengan kegiatan teroris tertentu. Pada September 2006, Negara-negara Anggota PBB mengadopsi Strategi Anti-Terorisme Global Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini adalah pertama kalinya Negara-negara Anggota PBB menyetujui kerangka kerja strategis dan operasional dalam melawan terorisme.
5. Perlucutan Senjata
Majelis Umum dan badan-badan lain di PBB yang didukung oleh Kantor Urusan Perlucutan Senjata (Offices for Disarmament Affairs), bekerja untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan internasional melalui pencarian dan penghapusan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya, serta pengaturan penggunaan senjata konvensional.
Proklamasi
1. Kekuatan
dan Solidaritas Pemuda
Sudah bukan
rahasia lagi bahwa pemuda sebagai kekuatan vital yang dilibatkannya kedalam
Perang Asia Timur Raya tidak dapat ditolak lagi kehadirannya. Baik pemuda yang
bergerak secara formal maupun informal, pada dasaranya mereka ingin melepaskan
diri dari kekuasaan fasisime Jepang. Akan tetapi dengan berubahnya posisi baru
yang makin terdesak oleh sekutu mendorong timbulnya organisasi pemuda yang
dinamai Angkatan Muda Indonesia (AMI)pada pertengahan tahun 1944. Awalnya
didirikan atas inisiatif Jepang, tetapi kemudian tumbuh menjadi organisasi yang
anti Jepang.
AMI
menyelenggarakan kongres pemuda yang dihadiri utusan pemuda, pelajar dan
mahasiswa dari seluruh Jawa antara lain: Jamal Ali, Chairul Saleh, Anwar
Cokroaminoto, dan sejumlah mahasiswa sekolah kedokteran (ika
daigaku) Jakarata. Mereka sependapat untuk bersatu guna menyiapkan
proklamsi kemerdekaan yang bukan hadiah dari Jepang. Jiwa militas dan semangat
nasionalis menjiwai kongres itu dengan hanya dinyanyikan lagu Indoensia raya
dan dikibarkannya bendera merah putih, tanpa lagu Kimigayo dan bendera Hinomaru.
Didalam kongers itu diajukan resolusi perlunya persatuan pemuda dibawah
pimpinan nasionalis dan memprcepat pelaksanaan kemerdekaan. Didalam menciptakan
proklamasi kemerdekaan Indonesia diperlukan tenaga pendorong yang dinamis yang
tergabung dalam kelompok Sukarni, kelompok pelajar-mahasiswa, kelompok Syahrir
dan kelompok angkatan laut (Kaigun). Kelompok ini membentuk aksi Masa untuk
menghadapi pemerintah dengan bekerjasama dengan kelompok illegal.[2]
2. Politik
di Indonesia
Tahun 1905
tercatat dalam sejarah, kemenangan Jepang atas Rusia, yang dianggap sebagai
terompet kebangkitan dunia timur. Makna kejadian internasional ketika itu
hanya dapat dipahami oleh kalangan terbatas, yaitu kaum intelektual atau
setidak–tidaknya kaum menengah. Mereka telah mempunyai kemampuan yang
memungkinkan mereka memahami peristiwa internasional, berkat tingkat
pengetahuan mereka atau karena hubungan mereka dengan dunia luar. Boleh jadi
oleh sebagian intelektual Indonesia masa itu, kejadian tersebut dijadikan
tonggak bagi usaha dalam merintis kemerdekaan.Tidak lama kemudian, tahun 1908
terbukti lahir Boedi Oetomo yang bergerak dalam bidang
pendidikan. Walaupun masih terbatas pada bidang pendidikan dan bersifat
Jawa sentris, tetapi dalam perkembanganya kemudian, yang terbukti dengan
diperluasnya keanggotannya, perubahan nama menjadi Budi Utama, dan penyatuanya
ke dalam Partai Indonesia Raya (Parindra) pada tahun 1935 bersama-sama Persatuan
Bangsa Indonesia (PBI) yan asalnya bernama Indonesische Studie
Club Surabaya (1924), Boedi Oetomo lambat laun berkembangt kearah
organisasi yang bertujuan politik.
Pada tahun 1911,
berdiri Sarekat Dagang Islam (SDI) yang kemudian tahun 1923 menjadi Sarekat
Islam (SI) dan tahun 1929 menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).
Menurut A. K. Pringodigdo, SI berbeda dengan Budi Utama yang merupakan
organisasi kaum atasan, SI ini sejak berdirinya diarahkan kepada rakyat jelata.
Hal ini dapat terlihat dari statute akta notaris si tanggal 10 november 1912
yang memuat: “Memajukan kepentingan rohani dan jasmani dari rakyat” dan
“Memajukan kecerdasan rakyat” tetapi kenyataan membuktikan bahwa SI mewakili
golongan menengah yang dalam perananya dalam bidang ekonomi terisolasi dan
gerakannya terpengaruh oleh ajaran Islam.
Tahun 1912
berdiri Indische Partij, tahun 1913 berdiri Indische Social
Democratische Vereniging (ISDV) yang kemudian tahun 1920 berubah menjadi
Partai Komunis Hindia (PKI). Tahun 1927 berdiri Partai Nasional Indonesia
(PNI), tahun 1943 berdiri Majelis Syura Mulimin Indonesia (MASYUMI) sebagai
lanjutan dari Majelis Islam Indonesia (MII), tahun 1927 berdiri Permufakatan
Perhimpunan Politik Kebangsan Indonesia (PPPKI), tahun 1939 berdiri Gabungan Politik
Indionesia (GAPI), tahun 1941 berdiri Majelis Rakyat Indonesia (MRI) sebagai
pengganti KongresRakyat Indonesia (KRI).[3]
3. Rengasdengklok
Pada dasarnya
kedua kelompok itu mempunyai cita-cita yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia,
hanya saja terjadi perbedaan dalam mewujudkannya. Kelompok muda ingin
proklamasi dilaksanakan secara revolusioner untuk membuktikan bahwa proklmasi
itu hasil jerih payahnya sendiri tanpa campur tangan Jepang. Peristiwa
Rengasdengklok adalah peristiwa dimulai dari "penculikan" yang
dilakukan oleh sejumlah pemuda (Soekarni, Wikana dan Chaerul Saleh dari
perkumpulan "Menteng 31" terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini
terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.00 WIB, Soekarno dan Hatta dibawa
ke Rengasdengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi
kemerdekaan Republik Indonesia,sampai dengan terjadinya kesepakatan antara
golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Achmad Subardjo dengan
golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan.
Para pemuda
bersepakat bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan masalah rakyat
Indonesia yang tidak bergantung kepada bangsa atau Negara lainnya. Bung Karno
menolak pandangan golongan muda. Golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan
Indonesia harus dilaksanakan melalui revolusi secara terorganisir, karena
pihaknya ingin membicarakan proklamasi kemerdekaan yang ditentukan tanggal 18
Agustus 1945 dalam rapat PPKI.Persoalan ini tidak mendapat tanggapan dari
golongan muda, dan mereka tetap pada prinsip semula.Perbedaan pendapat itu
mendorong para pemuda untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok tanggal 16
Agustus 1945 agar jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang.
Saat itu,
diJakarta sedang terjadi perundingan antara Ahmad Subardjo (mewakili gol.Tua)
dengan Wikana (mewakili gol.Muda). Dari perundingan itu tercapai kata
sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta.
Akhirnya, Soekarno-Hatta dijemput dari Rengasdengklok. Sebelum berangkat,
ke Rengasdengklok Ahmad Subardjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawanya
bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus
1945. Selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. Menurut mereka proklamasi ada di
“tangan” mereka karena mereka sudah menguasai masa di Jakarta dan mereka
mendesak tuntutannya kepada Soekarno-Hatta agar memproklamasikan Indonesia
merdeka. Soekarno-Hatta dibawa ke Rengasdengklok, wilayah Peta, agar mau
menandatangani proklamasi kemerdekaan yang akan segera dibacakan. Mereka
khawatir kalau Soekarno-Hatta tetap di Jakarta akan diperalat oleh Jepang.
Penculikan
Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok itu merupakan realitas dan kesalahan
perhitungan politik yang semata-mata berdasar sentimen. Dapat diterima kiranya
pada detik-detik yang menentukan ini terjadi pertentangan dan perbedaan
pendapat, di satu pihak lebih dikuasai emosi pemuda, sedangkan di pihak lain
kelompok tua yang disebutnya sebagai kolaborator itu tetap dikuasai oleh rasio
untuk dapat mencapai tujuan bersama yaitu proklamasi kemerdekaan
Indonesia. [4]
4. Penyusunan
Teks Proklamasi
Puncak perjuangan
menuju kemerdekaan Indonesia merupakan kerjasama kelompk tua dan muda.
Perhitungan politik yang tajam dikombinasikan dengan prosedur yang berlaku
dalam sidang PPKI yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945 yang menggantikan
BPUPKI. Anggopta PPKI wajib membantu perang Jepang dan Negara Indonesia yang
akan dibentuk menjadi anggota Lingkungan Bersama Kesemakmuran Asia Timur
Raya. Anggota PPKUI dipilih oleh jenderal Terauchi penguasa perang tetinggi di
Asia Tenggara. Karena itu tiga orang tokoh pergerakan, terdiri dari
Ir.Soekarno, Moh. Hatta dan Dr. Radjiman Weodiningrat diundang ke Dalat
(Vietnam Selatan), markas besar Jenderal Terauchi, pada tanggal 12
Agustus 1945 dikatakannya oleh Terauchi bahwa pemerintahan kemaharajaan Jepang
memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, setelah PPKI dibentuk
dan dipersiapan selesai pelaksanaanya dapat dilakukan segera dan diwilayahnya
meliputi bekas Hindia-Belanda. Karena adanya perbedaan pendapat antara kelompok
tua dan muda, maka Ir. Seokerano dan Hatta disingkirkan ke Rengasdengklok
pada tanggal 6 Agustus jam 04.30. Akhirnya dicapai kesepakatan antara Ahamd
Subardjo ( kelompok tua) dengan Wikana (kelomopok muda) bahwa
proklamasi harus dilakukan di Jakarta. Untuk kepentingan ini Laksamana Maeda
bersedia menjamin keselamatan mereka selama mereka ada di rumahnya. Subardjo
bersama Sudiro yang dikawal oleh Jusuf Kunto menjemput Soekarno- Hatta ke
Rengakdengklok pada jam 18.00. Chudancho peta setempat, Subeno
melepaskan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta setelah Subardjo menjanjikannya
dengan taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan diselenggarakan keesokan
harinya, pada tangggal 17 Agustus selambat-lambatnya pukul 12.00.
Setelah
Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pukul 23.30, mereka segera menuju rumah Maeda,
tetapi sebelumnya menemui Somubucho, Mayor Jenderal Nishimura untuk
menjajagi sikapnya terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Perbedaan pendapat terjadi karena Sokearno-Hatta akan memimpin sidang PPKI yang
tertunda pelaksanaanya, sedangkan Nishimura akan berpegang pada statusnya yang
baru setelah penyerahan Jepang kepada Sekutu bahwa sejak tengah hari Jepang
tunduk pada Sekutu karena itu Soekarno-Hatta berpendapat bahwa tidak perlu
membicarakan soal kemerdekaan itu dengan pihak Jepang. Mereka mengharapkan
pihak Jepang tidak menghalang-halangi penyelenggaraan proklamasi. (Hatta,
1982:54-55).Kemudian Soekarno-Hatta kembali ke rumah Maeda, rumah yang aman
dari tindakan Angkatan Laut yang terletak di daerah kekuasaan Angkatan Darat
(Rikugun). Ini dimaksudkan agar memudahkan hubungan dengan Subardjo dan
para pemuda yang bekerja di kantornya. Rumah itu dijadikan pertemuan kaum
pergerakan tua atau muda.
Di ruang makan
rumah Maeda dirumuskan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ketika
peristiwa yang bersejarah itu berlangsung Maeda tidak hadir, tetapi Miyoshi
sebagai orang kepercayaan Nishimura bersama Sukarni, Sudiro, dan Diah
menyaksikan Sukarno, Hatta, dan Subardjo membahas naskah proklamasi kemerdekaan
indonesia. Soekarno lah yang menuliskan konsep proklamasi,sedangkan Hatta dan
Subardjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Pada jam 04.30 naskah proklamasi
telah selesai dibuat dan terus dibawa ke ruang muka tempat PPKI dan atas usul
Sukarni naskah itu ditandatangani oleh Soekarno-Hatta, atas nama bangs
Indonesia. Sudah tepat bila naskah itu ditandatanganinya karena merekalah sejak
penjajahan Belanda dikenal sebagai pemimpin utama bangsa Indonesia. Akhirnya
Soekarno memerintahkan kepoada Sayuti Melik utnuk mengetikan naskah itu sesuai
dengan tulisan tangan Soekarno, disertai dengan perubahn-perubahan yang
telah disetujui rapat. Pertemuan dinihari itu menghasilkan naskah proklamasi.
Agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya naskah iu harus diseberaluaskan.
Soekarno mengusulkan agar naksah itu dibacak di Lapangan Ikada tetapi
Soekarno tidak setuju, karena tempta itu adalah tempat ymum yang dapat
memancing bentrokan antara rakyat dengan militer Jepang. Ia sendiri mengusulkan
agar proklamasi dilakukan di rumahnya di Jalan Pegangsaan timur no. 56. Usul
disetujui dan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan di tempat itu
pada tanggal 17 Agutus jam 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau jam 10.00 WIB (
Hatta, 1928: 54-55).[5]
5. Pembacaan
Teks Proklamasi
Pada hari Jumat
Legi tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama
bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tidak ada reaksi dari pihak
Jepang. Sementara para pemuda militan yang sebelumnya berkumpul di Jl. Prapatan
pun sudah berjaga-jaga, kalau-kalau ada gangguan dari Jepang. Merekapun siap
membacakan teks itu diasrama Jl. Prapatan 10, kalau-kalau upacara bendera di
Jl. Pegangsaan Timur 56 dilarang Jepang.Upacara bendera dan proklamasi tidak
dihadiri ribuan rakyat, sebab rakyat membanjiri lapangan Ikada, sekarang
lapangan Monas. Malam sebelumnya, para pemuda sudah mengedarkan pamvlet bahwa
esok hari akan diselenggarakan upacara proklamasi kemerdekaan disana. Begitu
tau upacara dilangsungkan di rumah kediaman Bung Karno, merekapun
berbondong-bondong menuju Jl. Pegangsaan Timur 56.
Peralatan
disediakan seadanya, termasuk tiang bendera maupun mikrofon alat rekaman pun
tidak baik, sehingga seperti pengakuan Jusuf Ronodipuro, suara Bung Karno tidak
terekam. Suara rekaman yang kemudian diperdengarkan hingga sekarang itu,
diucapkan akhir tahun 1951.Tiang bendera besi diambilkan dari tiang bendera di
belakang rumah Bung Karno.Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Bung
Karno yang sedang sakit didesak agar secepatnya mengumumkan atau membacakan
Proklamasi kemerdekaan tersebut. Tetapi, Bung Karno mengatakan tidak akan
mengumumkan tanpa kehadiran Bung Hatta. Tepat satu menit sebelum pukul 10.00
Bung Hatta datang. Setelah menyampaikan pidato singkat, teks proklamsi
dibacakan pukul 10.00, dilanjutkan pengibaran bendera sangsaka merah putih
dengan iringan lagu Indonesia Raya karya WR. Supratman
Selain teks asli
yang dibacakan Bung Karno, setelah naskah selesai diketik pada dini hari
sebelumnya, Bung Karno sudah meminta para pemuda agar menyebar luaskan nya
dalam bentuk pamvlet.Secara beranting naskah dikirimkan keberbagai pelosok
dunia. Naskah diterima diberbagai tempat dalam waktu yang berbeda-beda. Dibandung
mislanya, sudah menerima pada siang hari, juga Yogyakata dimana kesultanan
Yogyakarta Hadiningrat segera menyatakan dukungan. Keluar negri, berita
dipancarkan dari Jakarta yang ditangkap radio di Yopgyakarta (piyungan),
kemudian dipancarkan ke Bukittinggi untuk selanjutnya disiarkan ke India,
barulah kemudian ke seluruh dunia.[6]
6. Kehidupan
Setelah Proklamasi
Pada tanggal 18
Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan diproklamasikan, PPKI dengan aklamasi
memilih Soekarno sebagai presiden pertama RI yang baru lahir itu, dengan Hatta
sebagai Wakil Presiden. Dalam rapat itu pula, diadakan perubahan kecil dalam
UUD yang telah dirancang dalam bulan Juli 1945, bagian-bagian yang pro-Jepang
dihapus dari pembukaan UUD, dan memberikan tanggung jawab penuh kepada presiden
selama 6 bulan. Sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) akan
membantu presiden dalam pekerjaannya, dan secepat mungkin akan menggantikan
PPKI. Anggota-anggota KNIP diangkat oleh Soekarno dan Hatta dalam tempo
beberapa hari.Juga disetujui pembentukan sebuah partai tunggal, Partai Nasional
Indonesia (PNI).[7]
Antara
pertengahan bulan September dan pertengahan bulan oktober 1945 pihak Australia
menduduki kota-kota besar di Indonesia Timur yang pada umumnya berlangsung
sebelum terbentuknya pemerintahan-pemerintahan republik disana.
Pasukan-pasukan Inggris, yang sebagian besar terdiri atas orang-orang India,
sementara itu bergerak memasuki Jawa dan Sumatera.Pasukan pertama sampai di
Jakarta pada pertengahan kedua bulan September 1945, dan sepanjang bulan
Oktober mereka tiba di Medan, Padang, Palembang, Semarang, dan Surabaya.Panglima
Inggris untuk Indonesia, Letnan Jenderal Sir Philip Christison, ingin
menghindari bentrokan-bentrokan dengan rakyat Indonesia.Oleh karena itu, dia
mengirimkan serdadu-serdadu lama tentara kolonial Belanda dan pasukan-pasukan
Belanda yang baru tiba ke Indoneasia Timur dimana pendudukan kembali Belanda
berlangsung dengan cepat. Lenan Gubernur BelandaHubertus J. Van Mook juga lebih
senang dengan pemusatan perhatian Belanda yang mula-mula pada Indonesia Timur
yang memiliki kepentingan ekonomi besar yang dimana penduduknya diduga tidak
begitu anti Belanda.
Pada bulan
Oktober 1945 pihak Jepang berusaha mendapatkan kembali kekuasaannya di
kota-kota besar dan kecil di Jawa yang berusaha diambil alih oleh bangsa
Indonesia atas persetujuannya, sehingga menyebabkan dimulainya tahapan-tahapan
peperangan yang pertama. Pada bulan Oktober pasukan Jepang yang masuk ke daerah
Indonesiamembantai pemuda-pemuda republik di Pekalongan (03 Oktober), mendesak
kaum republik untuk keluar dari Bandung dan seminggu kemudian menyerahkan kota
itu kepada pihak Inggris (10 Oktober, merebut kembali Semarang (14 Oktober),
pada tanggal 2 November Soekarno memerintahkan gencatan senjata atas permintaan
pihak Inggris, tetapi akhir bulan November pertempuran telah berkobar lagi dan
pihak Inggris mundur ke daerah pesisir. Surabaya menjadi ajang pertempuran yang
paling hebat selama Revolusi, sehingga menjadi lambang perlawanan nasional.
Tanggal 25 Oktober di kota Surabaya kira-kira 6000 pasukan Inggris terdiri atas
serdadu-serdadu India tiba. Dalam waktu tiga hari perang berkobar, dan pada 30
Oktober ditetapkanlah suatu genjatan senjata.
Di Kerajaan
Yogyakarta dilaksanakan perubahan sosial, pada tahun 1939 Sultan Hamengkubuwono
VIII memerintahkan putranya agar kembali dari Belanda tempat ia belajar di
Universitas Leiden. Tidak lama setelah dia kembali Sultan telah lama wafat dan
dia melanjutkan tahta ayahnya dan memiliki gelar Sultan Hamengkubuwono
IX. Selama pendudukan Jepang dia melakukan langkah-langkah ke arah
pembaharuan pada kerajaannya, tetapi barulah setelah bulan Agustus 1945 usaha
ini dapat dilanjutkan. Pada tahun 1946 undang-undang telah memperbaharui
orang-orang untuk berhak memilih dewan-dewan dan kepala desa serta penghapusan
pajak. Pemerintahan desa di Yogyakarta yang paling maju di Indonesia. Pada
bulan Januari 1946 pendudukan kembali Belanda atas Jakarta telah berjalan
begitu jauh singgah diputuskan kembali memindahkan kota republik ke Yogyakarta,
yang tetap menjadi ibu kota Indonesia yang merdeka selama masa Revormasi.
Partai Komunis
(PKI) terbentuk kembali pada bulan Oktober 1945, dan setelah mengalami banyak
pertikaian dalam tubuh sendiri dan terjadi suatu bentrokan dengan satuan
tentara Republik pada bulan Febuari 1946, pada April 1946 PKI telah dikuasai
oleh para pemimpin generasi tua yang berorientasi internasional ortodoks, yang
kebanyakan adalah mantan aktivis-aktivis dari tahun 1920-an yang kini bebas
dari tahanan. Pada bulan-bulan awal 1946 tekanan-tekanan terhadap pihak Rebulik
dan Belanda mulai meningkat.Pada bulan Dsember 1945-Januari 1946 Belanda
menggantikan Australia di Indonesia Timur serta daerah Jawa.Pada bulan November
1946 Belanda telah mencapai kesepakatan diplomatik yang pertama, pihak Inggris
telah mendesak tercapainya suatu kesepakatan sebelum menarik semua pasukan
mereka dari Jawa dan Sumatera pada bulan Desember.Pada tanggal 12 November di
Linggarjati Belanda mengakui Republik sebagai kekuasaan de facto di
Jawa, Madura dan Sumatera. Dan masih banyak sekali peristiwa yang terjadi
selama Revolusi dan setelah berakhirnya proklamasi dikumandangkan
DAFTAR PUSTAKA
Prof. Dr. Suhartono, Sejarah Pergerakan
Nasional dar Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945, 1994, Yogyakarta :
Pustaka Pelajar
Dahm, Bernhard, Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaannya, Jakarta
: LP3ES
http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=19
St. Sularto & D. Rini
Yuniarti, konflik di balik proklamasi (bpupki, ppki, dan kemerdekaan),
2010, Jakarta: Kompas
Komentar
Posting Komentar